Beranda Headline
Follow

13 April Nanti, Para Pegawai BUMN Kabarnya Akan ‘Berkantor’ di Stadion Utama Gelora Bung Karno

0

Polhukam.id – Berhembus isu mobilisasi massa dalam hal ini pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadiri kampanye Joko Widodo-Maruf Amin.

Isu itu mencuat menyusul beredarnya surat Kementerian BUMN yang mewajibkan karyawan beserta keluarganya kumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 13 April 2019. Atau dapat dikatakan bahwa pada 13 April nanti, para pegawai BUMN akan ‘berkantor’ di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, meyampaikan dugaan adanya pengerahan karyawan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk menghadiri kampanye akbar pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 13 April 2019.

“Ada rumor pengerahan karyawan BUMN untuk kampanye 01 di GBK, ada dugaan mereka ini dipaksa,” kata Andre, Senin (8/4/2019).

Menurut Andre, menurut informasi yang dia terima, para karyawan BUMN ini akan di data kehadirannya di GBK. Karyawan yang absen atau menolak hadir, kata dia, diancam akan dikenai sanksi keras.

Andre berujar pengerahan ini ditengarai untuk memobilisasi massa agar berkumpul di lokasi kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf. Dia menduga mobilisasi itu dilakukan agar bisa menandingi kampanye akbar Prabowo di lokasi yang sama, Ahad, 7 April lalu yang diklaim dihadiri satu juta orang.

Selain itu, Andre melanjutkan, kubunya juga mendapat informasi ihwal akan adanya pembagian sembako di kawasan GBK dalam rangka peluncuran aplikasi LinkAja. LinkAja adalah produk teknologi finansial hasil kerja sama perusahaan perbankan pelat merah.

“Kami juga mendengar informasi tanggal 13 itu akan ada bagi-bagi sembako di daerah Senayan, di GBK, ada launching LinkAja. Akan ada pembagian paket sembako dalam rangka mendukung acara tanggal 13 itu juga,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Baca Juga:  Suara Paslon 01 Unggul, Tapi Sayang Suaranya Tertukar

Andre pun meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberikan klarifikasi secara terbuka dan meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menelusuri informasi tersebut.

Dia meminta dua lembaga penyelenggara pemilu itu bertindak seumpama dugaan yang dia lontarkan benar adanya.

No ratings yet.

Please rate this