Beranda Umum
Follow

16 Terminal Tipe B di Sulawesi Selatan Akan Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi

0

MAKASSAR, Polhukam.id – Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Retribusi Jasa Usaha dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sulawesi Selatan memasuki pembahasan tahap I di tingkat DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Penjelasan Gubernur Sulsel terkait kedua Ranperda tersebut. 

Baca Juga:  Cegah Narkoba, Ratusan Personil Polda Sulsel Tes Urine Dadakan

Pada pembahasan ini, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari F Radjamilo mewakili Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah jelaskan terkait Ranperda Pengelolaan Terminal Tibe B bahwa Ranperda tersebut diusulkan dalam SK Gubernur untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan untuk pengelolaan Terminal Tipe B akan menjadi kewenangan Provinsi.

“Dengan Ranperda ini kita berharap terminal-terminal yang semraut bisa ditertibkan kembali, termasuk bagaimana mengatur jadwal keberangkatan penumpang,” jelas Ashari pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel Pembahasan usulan Ranperda Retribusi Jasa Usaha dan Pengelolaan Terminal Tipe B di Gedung DPRD Sulsel, Senin (17/12/2018).

Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai pembagian urusan pemerintahan Konkuren antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota khususnya dibidang perhubungan, pengelolaan terminal tipe B menjadi kewenangan Provinsi.

Ashari menambahkan, khusus untuk pengelolaan terminal tipe B, hingga saat ini proses penyerahan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemprov masih dalam proses. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa daerah yang enggan menyerahkan aset dan personel yang ada di terminal yang melayani angkutan antar Kabupaten/Kota.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Ilyas Iskandar, sampaikan sejauh ini ada 16 terminal tipe B di Sulsel, 4 terminal dalam kondisi ready. Semua terminal tipe B ini akan menjadi kewenangan pemprov hanya saja untuk beberapa pemerintah daerah belum bersedia menyerahkannya pada pemprov.

“Terminal tipe B itukan dari SK Gubernur menentukan, ada 16 terminal tipe B jadi kondisi yang ada sekarang baru 4 yang ready, iya Sinjai, Bantaeng, Barru dengan Jeneponto. Itu walikota Makassar kan yang belum bersedia menyerahkan. Terminal yang di malengkeri itukan tipe B itu, belum bersedia dia menyerahkan,” ucapnya.

Berdasarkan aturan UU nomor 23 tahun 2014, Terminal tipe A adalah kewenangan Pemerintah Pusat, tipe B kewenangan Pemerintah Provinsi dan untuk tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Daerah.

Reporter : Irawati Syahrul

No ratings yet.

Please rate this