Polhukam.id – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diwarnai aksi meninggalkan ruang rapat (walk out), Senin 14 Desember 2020.
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out saat Partai Solidariras Indonesia (PSI) akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Hal tersebut mengundang reaksi Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas. Menurutnya, hal tersebut merupakan risiko karena menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta.
“Risiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp 700 juta per bulan. Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan,” ujar Tsamara pada akun twitter resminya @TsamaraDKI, Selasa 15 Desember 2020.
Resiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji & tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp 700 juta per bulan.
Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan.https://t.co/e5iQpoGH5T— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) December 15, 2020
“Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap,” ujarnya.
Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu Republik pun kami siap. https://t.co/lZyTz1vSjN— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) December 15, 2020
“Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami disini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat,” katanya.
Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI.
Kami disini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat. https://t.co/Vh8RVxOQaE— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) December 15, 2020
Sebelumnya Senin 14 Desember 2020, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta diwarnai aksi walk out dari para perwakilan fraksi partai.
Hal ini terjadi saat PSI menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Aksi walk out ini awalnya dilakukan oleh Anggota DPR Fraksi Golkar Jamaludin. Aksi walk out terjadi pada pukul 13.10 WIB.
“Kalau memang tidak terjadi apa yang sudah disepakati tidak diakui oleh partainya kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar,” kata Jamaludin saat mengajukan interupsi.
Aksi Jamaludin kemudian disambut tepuk tangan anggota DPRD DKI lainnya. Pimpinan DPRD DKI, Mirsan Samsuri, kemudian menanyakan siapa yang ingin walk out dari rapat tersebut. Mirsan pun kemudian menanyakan identitas dan fraksi partai itu.
“Itu dari fraksi apa,” kata Mirsan.
“Saya Jamaludin dari Fraksi Partai Golkar,” sahut Jamaludin.
Jamaludin kemudian keluar dari ruang rapat gedung DPRD DKI. Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruang rapat.
Dengan demikian, yang tersisa di ruang paripurna ialah anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI
Komentar Anda