Home Hukum & Keamanan
Follow

Awalnya Hanya Dijadikan Saksi, Malah Ditetapkan Jadi Tersangka, Ada Apa?

MAKASSAR, Polhukam.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Makassar, Bayu Murti Ywanjono dinilai mengabaikan fakta persidangan dengan memberikan tuntutan tidak wajar terhadap tiga terdakwa yakni H Aseng, Andi dan Muh Ruslan masing-masing dua tahun penjara

“Terhadap tuntutan JPU ini kami sebagai kuasa dari terdakwa sangat keberatan. Pertama, bahwa dalam fakta-fakta persidangan, tidak ada saksi-saksi yang melihat terdakwa melakukan pemukulan yang dituduhkan dalam pasal 170 KUHP,” ungkap Penasehat Hukum terdakwa, Lukas saat memberikan keterangan pers usai mengikuti sidang di PN Makassar, Selasa (9/4/2019).

Sementara yang mengakui pemukulan tersebut, kata dia, hanya korban sendiri bernama Jabal Nur (teknisi Indihome Telkom speedy) dan rekannya Alfarizi yang menuduh terdakwa memukul. Mereka menuturkan saat sidang sebelumnya, namun berbeda dengan kejadian sebenarnya.

Saksi lain dari kantor korban bekerja saat sidang tidak melihat persis kejadian dan hanya mendapatkan informasi sepihak dari korban. Selain itu, penetapan status tersangka saat kejadian diduga dipaksakan penyidik Polsek Manggala, Makassar.

Polisi malah menetapkan tersangka tidak sesuai mekanisme, awalnya hanya dijadikan saksi untuk diamankan, namun belakangan dikeluarkan surat penahanan saat mereka di kantor polisi usai kejadian pada Jumat 23 November 2018.

Terdakwa juga dipaksa polisi mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya, begitupun JPU saat berkas P21. Tidak hanya itu keanehan lain, surat penangkapan dan penahanan baru diterima terdakwa sehari setelah mereka ditahan. Seharusnya polisi menjadikan mereka saksi bukan pelaku.

Sedangkan, empat saksi dari warga setempat di lokasi kejadian, Bitoa Lama, Kelurahan Antang yang melihat persis kejadian itu, saat sidang lalu mengatakan secara benar tiga terdakwa tidak melakukan pemukulan, malah salah satu terdakwa menyelamatkan korban dari kejadian.

“Maka dari itu kami heran mengapa JPU menuntut dua tahun, sementara pertimbangan jaksa sangat minim. Dia hanya mempertimbangkan pengakuan korban dan bukti visum tidak pada saksi terdakwa. Jadi kalau hanya itu buktinya kami merasa itu sangat lemah,” paparnya.

Menurut dia, bisa saja luka yang sudah ada pada diri korban lantas menuduh ke orang lain dan tidak melihat persis siapa yang menganiayayanya, tapi dia malah menunjuk orang (terdakwa) bahwa dia pelakunya.

Sementara ada orang lain disitu tidak dijadikan saksi untuk menerangkan bahwa memang dialah pelaku sebenarnya, sehingga terjadi kesan tidak adanya keseimbangan dalam menyampaikan tuntutan.

Secara terpisah JPU, Bayu Murti Ywanjono saat dikonfirmasi wartawan berdalih bahwa pertimbangan jaksa berdasarkan fakta persidangan. Terungkap disitu keterangan saksi (korban) dengan mengatakan sudah terpenuhi unsur pasal yang dituntutkan.

Unsur pasal tersebut kata dia, kekerasan melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP secara bersama-sama melakukan kekerasan pada orang. Selain itu, Bayu beralasan pertimbangannya terdakwa tidak koperatif, dan berbelit-belit.

“Fakta persidangan ada transaksi, dan saksi A De Charge dan ketiga saksi ini menunjuk ketiga terdakwa ini. Ada petunjuk yakni saksi, transaksi, dan surat (bukti visum),” katanya.

Saat ditanyakan seperti apa petunjuk transaksi dalam sidang itu, dia mengatakan bahwa keterangan korban selaku saksi dan saksi lainnya menjadi dasar dari tuntutan itu.

No ratings yet.

Please rate this