Beranda Umum
Follow

Awas! Kenakalan Kelamin Diatur dalam RUU KUHP

0
Ilustrasi

Polhukam.id – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyepakati draft RUU KUHP pada Senin (16/9/2019).

Rencananya, RUU KUHP akan disahkan menjadi UU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI pada 24 atau 25 September 2019, pekan depan.

“Hasil Panja ini akan kita bawa ke Komisi III DPR RI. Nanti akan ada pandangan fraksi, sebelum dibawa ke rapat paripurna,” kata anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi Nasdem Teuku Taufiqulhadi, Senin (16/9/2019).

Terdapat sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang menjadi kontroversi dan disoroti lantaran banyak diantaranya mengatur persoalan kelakuan kelamin.

Berikut rangkuman pasal kontroversial dalam RUU KUHP.

1. Seks di luar nikah
Hukum ini terkandung dalam Pasal 417 ayat (1) RUU KUHP mengenai kriminalisasi persetubuhan laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Baca Juga:  Blanko Terbatas, Perekaman KTP-el di Makassar Diprioritaskan Bagi Kebutuhan yang Mendesak

2. Kumpul Kebo
Aturan tentang kumpul kebo ini tertuang dalam pasal 419 RKUHP. Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

3. Gugurkan kandungan atau aborsi
Pasal 251 ayat 1 tentang pemberi obat aborsi, pasal 415 tentang alat untuk aborsi, serta pasal 470 ayat 1 dan pasal 471 ayat 1 tentang aborsi. Pasal tersebut dinilai diskriminatif dan berpotensi mengkriminalisasi perempuan.

4. Pasal ilmu hitam
RUU KUHP juga mengatur hal yang berkaitan dengan ilmu santet, seperti tertuang dalam Pasal 239 yang mengatur tentang Santet dan Ilmu Hitam. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

5. Hukuman mati
Hukuman mati terkandung dalam Pasal 67, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 RKUHP. Masyarakat menuntut pasal hukuman mati dihapuskan, karena beberapa negara di dunia telah menghapus hukuman mati.

Baca Juga:  Kantor BPN Gowa Rawan Calo

6. Suami perkosa istri
Pasal 285 menyatakan ‘Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.’ Namun, definisi perkosaan dalam RUU KUHP mengalami pergeseran, yaitu bisa saja dilakukan oleh suami ke istrinya/perkosaan dalam rumah tangga. Dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

No ratings yet.

Please rate this