Beranda Hukum & Keamanan
Follow

Balai Bahasa: Sudah Saatnya Pelanggar Tata Bahasa Diberi Sanksi

0

Polhukam.id – Untuk mengatasi masalah penggunaan bahasa yang kerap digunakan secara sembarangan, Balai Bahasa Provinsi Riau menyatakan sudah saatnya Indonesia memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar tata bahasa.

Saat acara penyuluhan bahasa Indonesia di Kota Pekanbaru Kepala Balai Bahasa Indonesia Provinsi Riau, Drs. Songgoh Siruah.M.Pd mengatakan bahwa kini belum ada regulasi terkait dengan sanksi bagi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Melihat kenyataan ini, Songgoh menyampaikan bahwa kini ada UU no 24 tahun 2019 yang mengatur tentang, bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Semestinya dengan peraturan tersebut, masing-masing memiliki sanksi hukum bagi si pelanggar.

Sayangnya menurut Songgoh, bahasa Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi turunan undang-undang yang mengatur tentang teknis penggunaan bahasa Indonesia dalam praktiknya, sehingga terkesan masih bebas dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Seharusnya pemda ikut berperan dalam menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan tata bahasa sehari-hari, bahkan yang erat kaitannya dengan pelayanan publik.

Baca Juga:  Kantor BPN Gowa Rawan Calo

Oleh sebab itulah, Balai Bahasa terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya media yang menjadi wadah penyampai untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Songgoh juga mengatakan jika pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mewujudkan penerbitan perda tersebut. Contohnya Sumatera Utara telah miliki Perda tentang pelestarian bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

“Kalau semua kepala daerah mendukung undang-undang bahasa, maka perlu dibuat produk turunan hukum tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang di dalamnya juga mengatur sanksi bagi pelanggarnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Yoserizal Zen memberikan apresiasi apa yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Menurut Zen, apa yang dilakukan oleh Balai Bahasa adalah cara untuk mengenalkan tata cara berbahasa bagi kalangan jurnalis secara mendalam.

“Ini sebagai usaha memartabatkan bahasa kepada media, sehingga terang penggunaan bahasanya,” ujar Zen.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsan Perwakilan Riau, Ahmad Fitri mengatakan jika lembaga Balai Bahasa tidak punya kekuatan hukum untuk menindak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Baca Juga:  Ada Pemalsuan di UUD 1945, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Dianggap tidak Sah

Namun, Ombudsman hanya bisa mengingatkan dan menghimbau lembaga negara maupun instansi yang tidak menggunakan bahasa dengan baik. Tujuannya adalah agar bahasa Indonesia bisa digunakan dengan baik dan benar.

Ahmad juga menyarankan sebaiknya pemerintah memberikan izin baru kepada para pengusaha melalui Dinas Penanaman Modal dengan membuat persyaratan para pelaku usaha harus menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap produk, maupun bahasa sehari-hari di lingkungan usaha atau di kantor.

No ratings yet.

Please rate this