Beranda Umum
Follow

Eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel Gugat Gubernur Sulsel

0

MAKASSAR, Polhukam.id – Eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras melayangkan gugatan terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Ia tak terima dengan keputusan Nurdin yang menonbjobkan dirinya di Pemprov Sulsel.

Melalui kuasa hukumnya, Sulthani, Jumras telah mengajukan nota keberatan ke Pemprov Sulsel dan sejumlah lembaga yang menangani langsung kode etik kepegawaian termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Adapun surat tersebut berisi permohonan penangguhan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 822.2/11/IV/2019 terkait pencopotan jabatan Jumras sebagai Kepala Biro Pembangunan Sulsel.

“Kita baru saja (Selasa ini) mengajukan surat ke Pemprov,” ujarnya, Selasa (14/5/2019)

Ia menjelaskan, surat protes itu disampaikan untuk meminta pejabat pembina kepegawaian meninjau ulang dan mengoreksi pencopotan Jumras dari jabatannya. Menurutnya, proses yang dilakukan gubernur tersebut tidak sesuai prosedur aturan dan undang-undang (UU).

Pihaknya juga akan menyampaikan surat aspirasi ke DPRD Sulsel agar persoalan yang menimpa Jumras bisa dibahas dalam agenda hak angket. Ia menilai pencopotan Jumras diduga tidak melalui mekanisme administrasi pemerintah yang baik.

Baca Juga:  Menteri Baru, Mobil Baru

“Kami tidak melihat ada azas pemerintah dan profesional yang baik. Dan juga perlu diketahui, Pak Jumras duduk di jabatan tersebut melalui proses lelang. Saya kira ini harus ditelaah dan dikaji bersama, jadi kami berharap tidak ada proses penempatan jabatan yang juga bersifat nepotisme,” ujar Sulthani.

Ia pun menegaskan, seharusnya gubernur sudah memiliki pemahaman luas tentang bagaimana mekanisme untuk melakukan proses pemberhentian terhadap seseorang yang memiliki golongan eselon 2B. Gugatan pencopotan ini juga bertujuan agar ASN yang diperlakukan tidak adil juga tidak segan menggugat pejabat seperti gubernur.

Jika gubernur tidak merespon surat ini, maka tim hukum Jumras akan melakukan persoalan ini ke meja hijau Pengadilan TUN Makassar.

“Kalau tidak ada respon yang baik, kami akan bawa persoalan ini ke PTUN. Kami akan laporkan,” tegas Sulthani. (ss)

No ratings yet.

Please rate this