China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat, Pengamat: Ini Akal-akalan Amatiran

POLHUKAM.ID -Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti China yang disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto menilai bahwa hal itu hanya akal-akalan yang amatir.

"Ini akal-akalan amatiran. Karena anggaran untuk pembayaran utang ke Cina tidak tercantum di APBN diganti nama menjadi anggaran untuk PII," ungkap Gigin Praginanto dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @giginpraginanto, Senin (3/7).

"Sama dengan utang BUMN yang gak ada di APBN karena diganti dengan PMN. Cuma ganti kulit," tandasnya.

Sementara itu, dilansir dari CNN, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat.

Seto juga memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya dikutip CNN.