Beranda Headline
Follow

Harga BBM Akan Susul BPJS Kesehatan dan TDL yang Lebih Dulu Dinaikkan

0
Ilustrasi

Polhukam.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak cukup menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan tarif dasar listrik (TDL). Rencananya, harga bahan bakar minyak (BBM) akan ikut naik dalam beberapa bulan ke depan.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, pemerintah memang memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan, namun kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik 900 Va dan menaikkan harga BBM akan mendapatkan reaksi dari masyarakat.

“Ya tentu saja kalau mereka (pemerintah) mau melakukannya mereka bisa melakukannya, cuma kan mereka akan dapat reaksi dari masyarakat. Dampaknya masyarakat marah, masyarakat enggak suka,” ucap Ray, Sabtu (7/9/2019).

Ray menilai rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tarif Listrik, hingga BBM tidak akan mendapatkan implikasi yang serius dari DPR. Pasalnya, ia mengatakan anggota DPR tengah sibuk mengurusi revisi UU KPK.

“Apakah memiliki implikasi serius ke DPR? Belum tentu, itu soal bagaimana DPR-nya melihat potensi perlawanan membesar. Cuma dugaan saya tidak akan banyak implikasinya pada DPR,” ucapnya.

Baca Juga:  Polisi Lepas Tembakan Hingga Mengenai Kepala, Korban Tewas dalam Kondisi Bersimbah Darah

Lanjutnya, ia menduga rencana pemerintah tersebut tidak akan mendapat reaksi keras dari DPR.

“Gimana reaksi DPR? Dugaan saya DPR-nya enggak akan bereaksi, apalagi sekarang mereka lagi punya kepentingan untuk merivisi UU KPK,” cetusnya.

Sehingga, sambungnya, ia menilai Jokowi memanfaatkan kesibukan anggota DPR dengan merencanakan untuk merombak kebijakan yang akan langsung dirasakan masyarakat. Selain UU KPK, DPR juga lagi konsen rombak UU MD3 untuk menambah pimpinan MPR.

“Sehingga Presiden punya kesempatan yang cukup untuk melaksanakan agenda-agendanya itu. Iya tentu saja (dimanfaatkan Presiden), politik itu ya peluang,” terangnya.

Namun, ia mengatakan Presiden Jokowi harus benar-benar berfikir matang sebelum mengambil kebijakan yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Yang dipertanyakan peluangnya tepat atau tidak? Waktunya tepat atau tidak? Kalau semua kebijakan itu pasti melihat peluangnya,” tukasnya.

No ratings yet.

Please rate this