17+8 Tuntutan Rakyat Dibawa ke Senayan, Pemerintah Siapkan Upah Layak hingga Cegah PHK

POLHUKAM.ID - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons 17 8 tuntutan rakyat yang telah diserahkan ke DPR pada Kamis (4/9/2025) kemarin oleh aktivis dan influencer. Pemerintah pun merespons dengan menyiapkan upah layak, pencegahan PHK massal, dan dialog dengan serikat buruh.

Menurut Airlangga, pemerintah telah menempatkan isu tersebut sebagai prioritas. Bahkan, dia pun menegaskan, langkah-langkah konkret sudah dipersiapkan. 

“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja ini sedang kita siapkan,” jelas Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025)

Untuk pekerja kontrak, ia menyebut fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersama serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing.

“Kan kita sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenagakerjaan khusus untuk satu tahun,” ujarnya.

Meski diterpa gelombang protes dan gejolak politik, Airlangga mengklaim kondisi ekonomi nasional relatif stabil. 

“Indikator secara makro baik, secara mikro selama pasca kejadian stock market juta turunnya relatif tipis, dan sudah rebound kembali," tutur Airlangga.

“Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400 bahkan secara makro itu baik, tinggal beberapa program itu akan  dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati oleh baik itu kelas menengah itu akan kita terus tebalkan,” tambahnya.

Airlangga menambahkan bahwa inflasi terkendali di angka 2,31 persen, bahkan sempat terjadi deflasi. Kondisi ini, menurutnya, memberi peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kredit. 

“Dengan suku bunga yang lebih rendah, harapannya kredit bisa lebih didorong agar sektor riil bergerak dan lapangan kerja tetap terjaga,” jelasnya.

Airlangga juga menekankan pentingnya penebalan program stimulus untuk melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Beberapa program yang dimaksud antara lain insentif PPh ditanggung pemerintah bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta yang telah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat, dukungan padat karya sektor tertentu, serta subsidi kredit usaha rakyat dan program renovasi rumah.

“Arahan Presiden hal-hal terkait bansos yang sekarang kita grojogan itu tetap diinformasikan ke masyarakat,” pungkasnya

Sumber: inews