Rakyat Kaltim Bobol Pagar DPRD, Tuntut Audit Moral di Tengah Skandal Rp25 Miliar – Ketua Dewan Kabur ke Magelang

Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kaltim pada Senin, 4 Mei 2026. Aksi jilid dua ini membawa gelombang kemarahan yang lebih besar dari sebelumnya. Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan warga biasa mendobrak pagar besi dan kawat berduri di Gedung DPRD Kaltim Karang Paci. Bukan untuk berswafoto, melainkan untuk menuntut audit moral terhadap wakil rakyat yang dinilai telah mengabaikan aspirasi publik.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, kembali absen di tengah gejolak. Ia dikabarkan sedang mengikuti retret di Magelang saat rakyatnya berjuang di depan gedung. Sikap ini menuai kritik tajam karena dianggap sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Sementara itu, tujuh fraksi DPRD sebelumnya telah menyetujui penggunaan Hak Angket, namun hingga malam hari hasil rapat masih nihil dan terus “dibahas” tanpa kepastian.

Kemarahan publik semakin memuncak setelah terungkapnya sejumlah anggaran kontroversial. Renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur menelan biaya Rp25 miliar, termasuk kursi pijat seharga Rp125 juta dan akuarium air laut. Tak hanya itu, anggaran Rp8,5 miliar untuk mobil dinas juga dianggap sebagai simbol pemborosan di tengah kesulitan rakyat. Di sisi lain, pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang diisi oleh adik kandung gubernur, Hijrah Mas’ud, menimbulkan spekulasi kuat tentang praktik nepotisme di lingkaran kekuasaan.

Aksi ini bukan sekadar protes biasa. Massa yang diperkirakan mencapai 2.000 hingga 2.500 orang datang dengan satu tuntutan utama: Hak Angket. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para wakil rakyat yang dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan keluarga. Rakyat Kaltim telah membuktikan bahwa kawat berduri dan pagar besi bisa ditembus, namun yang paling sulit dijebol adalah mentalitas elite yang alergi terhadap kejujuran dan tanggung jawab.

Pertanyaan besar kini menggantung: jika rakyat terus datang, apakah wakil rakyat akan terus pergi? Atau akankah gedung DPRD berubah menjadi museum janji kosong yang terkunci rapat dari dalam? Rakyat Kaltim menunggu jawaban nyata, bukan sekadar mantra klasik “kami menghargai aspirasi” yang sudah menjadi monumen kebohongan nasional.