Beranda Kolom
Follow

Orasi Robertus Robet, Pidana Kah?

0

Polhukam.id – Beberapa waktu lalu, sedang marak dukungan pada media sosial, baik itu melalui kampanye, maupun lewat petisi terkait kasus yang menjerat Robertus Robet. Berkaitan dengan persangkaan Robertus Robet terhadap Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas orasi politiknya pada aksi kamisan. Lalu bagaimanakah selanjutnya

Berkaitan dengan kasus Robertus Robet terkait orasi yang disampaikan pada aksi kamisan, saya mencoba untuk  membedah satu-persatu.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (“UU No. 9 Tahun 1998”) yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1998, beberapa bulan setelah pecahnya reformasi, sehingga dapat ditafsirkan bahwa UU No. 9 Tahun 1998 merupakan pintu dari reformasi dimana ingatan kita pada pemerintahan sebelumnya terkait kebebasan berpendapat merupakan ingatan yang begitu kelam, bahkan untuk berbisik pun dilarang. Lalu Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebenarnya bagaimana? apakah menyatakan perasaan di muka umum juga termasuk hal yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998?

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1998 mengatur bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 Juncto Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, antara lain warga negara berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum dan warga negara berkewajian untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Poin penting dari UU No. 9 Tahun 1998 adalah warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang masih banyak yang belum mengetahui defenisi dari hak itu sendiri, mungkin karena kurang referensi.

Baca Juga:  Awasi Rekap Suara, Jangan Ada Penggelembungan

Lalu apa sanksinya ketika mengeluarkan pendapat tidak sesuai dengan ketentuan dari UU No. 9 Tahun 1998? Sanksinya diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, yang pada intinya bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila kegiatan tersebut bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Apabila ada orang yang menghalangi anda untuk mengemukakan pendapat dimuka umum padat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Korelasi Antara Orasi Robertus Robet dan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Orasi Robertus Robet disangkakan menghina kekuasaan dalam hal ini TNI (walaupun yang disebut oleh Robertus Robet adalah ABRI yang nota bene-nya tidak lagi dipergunakan dalam istilah) hal ini diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan konstruksi Pasal seperti ini:

Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada disana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500“.

Baik, saya menemukan celah dalam Pasal tersebut dikaitkan dengan orasi dari Robertus Robet, namun sebelumnya saya akan menjelaskan unsur-unsur dari Pasal tersebut berdasarkan penjelasan dari R. Soesilo di bukunya mengenai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”.

Menurut R. Soesilo, Pasal 207 dimaksudkan untuk menjamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut Pasal 207. Kemudian maksud dari menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Harus dilakukan dengan sengaja dan dilakukan di muka umum agar penghinaan itu dapat dihukum, apabila melalui tulisan, tulisan itu harus dibaca oleh khalayak ramai. Obyek yang dihina itu ialah suatu kekuatan.

Sampai disini, mungkin kita cukup paham, bahwa agar Pasal ini dapat dikenakan kepada orang yang melakukan penghinaan harus dapat dibuktikan niat dengan sengaja terlebih dahulu lalu tindakan itu dilakukan di muka umum. Dimana obyek yang dihina itu adalah suatu kekuatan atau kekuasaan yang ada di Negara Indonesia.

Baca Juga:  Awasi Rekap Suara, Jangan Ada Penggelembungan

Kekuasaan yang ada di Negara Indonesia, apakah ABRI masih dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang ada di Negara Indonesia?

Setelah saya telusuri dalam beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan, ternyata istilah ABRI sudah tidak digunakan lagi, sebagaimana diatur dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (“Inpres No. 2 Tahun 1999”) yang berbunyi “Mulai memasyarakatkan penggunaan istilah Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) untuk menggantikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (“ABRI”).

Jadi dapat saya simpulkan bahwa ABRI bukan lagi merupakan kekuasaan yang ada di Negara Indonesia, karena pengistilahan ABRI tidak lagi digunakan berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 1999.

Apakah Orasi dari Robertus Robet dapat dikenakan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Pertama, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dan setelah mencerna video dari aksi kamisan saya menyimpulkan bahwa orasi tersebut ditujukan untuk mencounter wacana pengembalian dwifungsi ABRI yang lagi marak diberitakan, dimana orasi tersebut merupakan kenangan dari Robertus Robet terhadap orasi-orasi dan nyanyian-nyanyian penyemangat semasa Reformasi 1998.

Menurutku unsur kesengajaan dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi. Kedua, kata ABRI dalam orasi Robertus Robet yang disangka menghina kekuasaan negara. Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 1999, pengistilahan ABRI telah digantikan oleh TNI dengan kata lain ABRI sudah tidak tepat lagi dikatakan sebagai bagian dari kekuasaan negara. Yang mana apabila dikaitkan dengan obyek dari Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa …menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada disana… tidak pula terpenuhi.

 

Penulis: Dhian Fadlhan Hidayat, S.H.
Associate pada salah satu Lawfirm di Jakarta

No ratings yet.

Please rate this