Beranda Headline
Follow

Pemindahan Ibu Kota Sudah Pasti di Kalimantan

0

Polhukam.id – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Kalimantan untuk Indonesia yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/7/2019).

Dialog ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Selatan menjadi salah satu calon lokasi IKN, selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya.

Hadir menjadi pembicara utama adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Selain itu, bertindak sebagai pembahas dalam talkshow adalah: Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011) dan Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Gusti Muhammad Hatta, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Taufik Arbain, dan moderator Hendricus Andy Simarmata.

“Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan. Ini adalah seri Dialog Ibu Kota Negara untuk tiga lokasi di Kalimantan. Setelah dari sini, kami akan ke Palangkaraya dan Balikpapan. Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana. Pemindahan ibu kota negara akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antar wilayah Indonesia,” jelas Deputi Rudy.

Baca Juga:  Dilantik BPH UMS Rappang, Syahar: Ini Amanah Muhammadiyah

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia.

Kriteria penentuan lokasi yang digunakan adalah: 1) lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia; 2) tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi; 3) lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut; 4) Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan.

5) dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi a) akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan; b) ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan c) tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan; 6) potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang; 7) memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Baca Juga:  Solusi Masalah Keuangan Bangsa Selalu Minta Bantu ke China, Luhut Pejabat Indonesia atau China?

Hingga saat ini, Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan IKN.

No ratings yet.

Please rate this