Beranda Umum
Follow

Polemik Honorer Dishub Jeneponto, Kadishub: Masa Saya Mau Bayar

0

JENEPONTO, Polhukam.id – Tiga bawahan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jeneponto nampaknya memiliki hubungan kurang harmonis dengan Kadishub, Arfan.

Kasi Ops Peralatan dan Pemeliharaan, Aslang mengatakan, gaji honorernya sebanyak 33 orang selama tiga bulan belum pernah dibayarkan.

“Alasannya yang (Honorer) aktif saja yang terima gaji. Saya sudah stor nama-namanya ke Kasubag Umum, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Bendahara juga bilang dananya sudah habis. Perbulan itu honorer digaji 300 ribu,” jelasnya, Selasa (9/4/2019).

Menanggapi isu bahwa Kadishub memiliki anak yang maju caleg, Aslang mengatakan dirinya tidak tahu.

“Kalau masalah itu, ini kan musim caleg, saya tidak tahu. Saya tidak ikuti perjalanannya. Kalau indikasi politik mungkin perorangan yang menerima. Kasubag Umum pernah minta data honorer makanya saya kasih. Tapi katanya Pak Kadis akan revisi ini daftar honorer. Dan sampai sekrang belum jelas siapa yang menerima,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Laut, Baharuddin mengatakan, terdapat tenaga honorer yang tidak aktif namun tetap digaji.

“Ada 19 orang tenaga honorer di Bidang Perhubungan Laut, dan semua yang tercover tahun lalu penggajiannya yang tidak aktif akan saya keluarkan dari penggajian. Ini ada apa? ada yang tidak aktif masuk kantor tapi dapat gaji, sedangkan ada yang aktif masuk kantor dan mengerjakan tugas tapi tidak dapat gaji,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada perbedaan gaji tenaga honorer yang ada di Dishub Jeneponto. Masalah ini menurutnya dapat memicu kecemburuan sosial.

“Kurang lebih 100 orang, tapi hanya 78 orang honorer yang digaji. Kemudian di sekretariat itu gaji honorer lebih tinggi dibanding bidang lain. harusnya disamakan supaya tidak ada kecemburuan sosial. tidak boleh dicampurkan antara caleg dengan penerimaan gaji, jangan sampai ada unsur seperti itu karena tanggal 20 April nanti baru terima gaji. Padahal harusnya itu tanggal 15 April,” jelas dia.

Kabid Sarana dan Prasarana, Suaib Sila mengatakan, selama kepemimpinan Kepala Dinasnya, dia hanya dapat nama saja.

“Saya dibawah kepemimpinan beliau selama dua tahun hanya nama saja. Adapun alasan–alasan dalam kegiatan kepala bidang itu tidak terlibat itu kan suatu kesalahan juga. Dalam organisasi kan jelas, saya diangkat selaku kepala bidang tentu harus juga punya peran di bidang itu walaupun sebenarnya dalam aturan, soal proyek atau apa itu, yang berhak terlibat disitu adalah pengguna anggaran, PPTK dan Bendahara,” kata dia.

Baca Juga:  Oknum Caleg DPRD Barru Diduga Gunakan Ijazah Palsu

Tapi menurut Suaib, dalam struktur organisasi juga ada kepala bidang. Yang secara tidak langsung kalaupun tidak dilibatkan setidaknya diajak berkomunikasi. Yang mana PPTK, kepala seksi disodorkan, mampu atau tidak.

“Kan kalau dikatakan kita tidak mampu, kan tidak begitu juga. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak mampu kalau kita belum laksanakan itu pekerjaan. Kita tidak diberdayakan. Saya mengacu apa yang dikatakan pak Bupati bahwa harus dijalin sinergitas. Bukan berarti kepala dinas harus mengerjakan semua pekerjaan,” jelasnya.

Dia menyebut Kadishub yang menentukan namun bawahan harus diberdayakan walaupun hanya usulan. Dia mengajak pimpinannya untuk bersinergi.

“Kalau keuntungan itu belakangan marilah kita saling menghargai supaya sinkron. SK kita sama–sama SK Bupati. Pembuatan surat tugas saja saya tidak pernah paraf, sementara itu ada di bidang saya. Makanya kami bertiga ini jujur kami biasa mengerjakan yang bukan tugas saya. Mending tidak usah ada kepala bidang dan kepala seksi. Jadi saya melihat ada arogansi pimpinan. Tolong, mari kita saling menghargai. Menajemen harus diperbaiki, jangan menajemen tusuk sate,” jelas dia.

Sementara itu, Kadishub Jeneponto, Arfan yang dikonfirmasi mengatakan bahwa gaji honorer belum dibayarkan dengan alasan belum adanya SK.

“Masa saya mau bayar. Karena belumpi ada SKnya, semua kabupaten di kantor itu belum, surat–surat anuji itu, terserah. Honorer itu tergantung saya. Kalau saya mau berhentikan saya berhentikan dan saya lihat dia bekerja. Saya ini profesional bekerja jangan asal nama, jangan asal datang, tidak tau apa yang mau kau lakukan,” katanya dengan nada tinggi.

Dia juga mengatakan bahwa yang melakukan perekrutan honorer adalah kepala bidang. Perekrutan ini pun tanpa sepengetahuan dirinya.

“Belum saya tau berapa, karena saya belum tau SK. Yang kasi masuk itu rata-rata kepala bidang tanpa sepengetahuan saya. Dia yang mau gaji, dia yang mau buatkan SK. Yang penting saya tidak makan uangnya. Jelas kalau dia terima 4 bulan dong, belum ada saya bikin SK, bagaimana dasarnya saya mau bikinkan penggajian. Sampaikan itu yang kasi masuk. Saya tauji itu. Kepala Bidang Darat, Saranan dan prasarana dan bidang laut, saya tauji semua. Honorer itu saya yang berhak mengangkat dan memberhentikan, karena saya punya SK. Punna taku bayara gajina kupoterangi doena susah kamma, dari pada terbuang–buang percuma,” ujarnya dengan dialeg Makassar.

Baca Juga:  Meski Baru Sekedar Isu, PKB Tolak Gerindra Gabung di Koalisi Jokowi-Maruf

Dia membeberkan bahwa ada oknum Kepala Bidang yang ingin menjadi kepala dinas. Dia membantah bahwa dia tidak memfungsikan kepala bidannya.

“Bagaimana itu difungsikan kan dia punya tupoksi, dia punya TPP. Itukan kinerjanya di TPP, tinggal dia yang tidak mau bekerja dan tidak mau bekerjasama dengan pimpinannya. Dia mau jadi pimpinan disitu. Dia mau ambil tupoksi kepala dinas. Kalau orang bodoji jadi kepala bidang jangan mako datang kepada saya. Saya orang profesional bekerja,” ujarnya dengan nada jengkel.

Arfan juga meminta kepala bidangnya untuk bekerja. Dia membantah pernah mengambil tugas kepala bidangnnya.

“Saya akan kasi pekerjaan, bekerjamako. Apanya yang pernah saya ambil tugasnya, tidak ada. Dan memang kepala bidang tidak ada tugasnya. Yang ada tugas itu cuma kepala seksi menjadi PPTK begitu. PPTK itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas. Kecuali kalau tidak mau bekerja. Yang mau kerja sama saja. Ini uang negara pak, bukan uangnya nenek,” jelas dia.

Dia menyebut bahwa oknum kepala bidang ingin mengambil tugas dan fungsinya sebagai kepala dinas. Arfan membantah terjadinya kesalahpahaman.

“Dia hanya mau mengambil haknya kepala dinas tugas dan fungsinya. Itu manajemen tusuk sate, dia yang bikin dia tong yang masaki dia selesaikan. Saya tidak pernah melakukan itu, silahkan berhubungan dengan PPTK dengan bendahara, pernah tidak saya tau uangnya bendahara, tidak. Iya dia mau mengambil haknya, dia mau ambil tugasnya, tau tong mi dirimu,” tegas dia.

No ratings yet.

Please rate this