Tanggapi Kebijakan Sri Mulyani soal Perjalanan Dinas, PDIP: Efisiensi Bikin Hotel Banyak PHK

"Aku efisiensi setuju, tapi pemangkasan saya nggak setuju, beda. Begini, kita tidak latah melarang atau membolehkan, tapi pemerintah pusat ini harus ngerti, multi-factor effect, pikiran kita itu bukan hanya rapat mewah di hotel, tapi di hotel itu ada turunannya yaitu pegawai hotel, sabam hotel, parkiran hotel, UKM hotel, sayur-mayur, beras yang disuplai oleh masyarakat sekitar," ujar Aria kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Dia mengatakan, kelonggaran untuk melaksanakan rapat di hotel diharapkan dapat berdampak pada perputaran uang di daerah. Dia mengatakan, larangan untuk rapat dihotel bukanlah masalah kemewahan namun dampak pada turunannya.

"Larangan ke hotel itu bukan masalah kemewahan, tapi turunannya ya ke beras, ke penjual tomat, ke pegawai kontak di hotel ini, di PHK semua, harus dilihat bagaimana. Udah lah kalau uang yang tumpah ke dalam negeri ini, meleset-melesetnya itu pasti akan tumpah juga di masyarakat sekitar kita," kata dia.

"Jangan melarang hal yang latah, sehingga justru pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam investasi dan lapangan kerja ini terhambat," sambungnya.

Meskipun begitu, dia mengaku setuju dengan kebijakan efisiensi namun pemerintah juga perlu memikirkan cara agar tetap efisien.

"Jadi tolong efisiensi saya setuju, bagaimana tetap efisien, tapi pertumbuhan tetap terjaga, konsumsi, investasi di bawah itu terjaga," jelas dia.