POLHUKAM.ID -Menteri Kabinet seharusnya mawas diri dan menghindari masalah yang bisa merusak citra dan kepercayaan publik pada pemerintah. 
Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar merespons foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tengah main domino bersama tersangka kasus pembalakan liar hutan Azis Wellang.  
Menurut Fickar, sangat tidak etis dan tidak patut seorang menteri tampak bersahabat dengan terduga pelaku kejahatan pembalakan liar hutan. 
“Ya, yang jadi soal itu dengan pihak yang seharusnya diawasi dan disiplinkan,” kata Fickar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin 8 September 2025. 
Fickar mengaku tak habis pikir jika seorang menteri kabinet yang notabene pembantu Presiden justru melakukan tindakan yang niretika. 
“Menteri apa itu? Tidak punya malu,” tegasnya. 
Atas dasar itu, Fickar menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto harus segera menindak tegas para menteri Kabinet Merah Putih yang bermasalah. Tindakan tegas itu berupa pencopotan terhadap menteri-menteri yang bersangkutan. 
“Ini harus menjadi perhatian Presiden Prabowo. Tidak pantas dan tidak etis, harus diberhentikan dan diganti,” pungkasnya
Sumber: RMOL 
                             
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Kotak Pandora Purbaya Yudhi Sadewa: Fakta Mengejutkan di Balik Klaim Utang Jokowi!
Jokowi Bongkar Fakta Rumah Pensiun Colomadu: Bukan untuk Tinggal, Ternyata untuk Ini!
Rahasia Di Balik Pertemuan Tertutup Prabowo dan Dasco di Widya Chandra Terungkap!
Jokowi Dianggap Inkonisten, Benarkah Kebijakannya Buka Peluang Korupsi?