POLHUKAM.ID -Kegagalan food estate sebagai proyek strategis nasional di bidang pangan karena pendekatan yang militeristik, mirip tanam paksa di zaman Belanda.
Pendapat ini disampaikan Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri. “Food Estate era Jokowi ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo sehingga warna militerisme pertanian terjadi.
Dalam pelaksanaannya bersifat pemaksaan mirip tanam paksa zaman Belanda. Begitupun dalam penyelesaian konflik agraria tidak dengan cara-cara demokratis, tapi cenderung mengedepankan penggunaan aparat atau koersif,” ujarnya, Sabtu (25/11/2023).
Salah satu kelemahan terbesarnya adalah proses yang tidak melibatkan petani. Padahal, ujar Didin, Food Estate merupakan skenario G20 untuk menghadapi krisis pangan dunia dan Indonesia kebagian untuk membangun Food Estate.
Sayangnya, food estate hanya berbasis korporasi dan tak melibatkan petani dalam proses pelaksanaannya. “Hal ini berdampak kepada nasib petani serta lingkungan ekologis yang rusak serta makin memperburuk konflik agraria.
Petani tidak dilibatkan dalam membangun food estate tersebut, padahal mereka itulah menjadi tulang punggung produksi nasional padi dan pangan lainnya termasuk tercapainya swasembada di era Orba (1980-90) maupun sempat dicapai saat era reformasi, meski tidak panjang waktunya,” ujarnya.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara