POLHUKAM.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 tanpa ada debat khusus calon Wakil Presiden (Cawapres).
Perubahan format debat capres iniberbeda dengan debat- debat Pilpres sebelumnya.
Namun di tengah perubahan ini, publik pun mulai bertanya. Jangan- jangan perubahan debat capres ini merupakan pesanan dari istana.
Menanggapi hal itu, Aktivis 98 sekaligus Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan mengatakan, diduga perubahan format debat Pilpres 2024 ini memang berbau pesanan dari Presiden Jokowi.
"Patut diduga, itu akal-akalan KPU saja yang berpihak kepada anak penguasa Jokowi yang ikut dalam kompetisi Pilpres 2024. Format debat sekarang sangat kental berbau pesanan dari pihak istana," kata Aznil Tan dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).
Menurut Aznil, kuat didugz format debat itu dirubah demi untuk mengamankan nasib Gibran Rakabuming Raka agar tidak dipermalukan di hadapan publik ketika debat cawapres itu diadakan.
"Ya agar anaknya tidak dipermalukan di depan publik. Kita tahu sama tahulah modusnya," tuturnya.
Aznil Tan menilai, perubahan format debat tersebut akan semakin membuat terpuruk demokrasi.
Karena publik pasti menduga perubaha format debat itu menjadi bukti makin kentalnya praktek politik dinasti dan nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi.
"Inilah bahaya praktek politik dinasti dan nepotisme dilakukan Jokowi sekarang ini. Semua jadi kacau. Demokrasi semakin terpuruk," tegasnya.
Artikel Terkait
Ahmad Sahroni Didekati PSI? Usai Lama Tak Terdengar, Ngobrol Serius Bareng Bro Ron!
Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi di KPU, Ini Fakta yang Terungkap!
Setahun Prabowo Memimpin, Geng Solo Harus Dituntaskan!
Listyo Sigit Naikkan Sejumlah Komjen, Prof Ikrar Beber Jurus Penyelamatan Keluarga Jokowi