Beranda Headline
Follow

Rapat Paripuna Hak Angket Selesai, Nasib Gubernur Sulsel Akan Dibawa ke MA

0

MAKASSAR, Polhukam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) menggelar rapat paripuna pembacaan hasil hak angket terhadap berbagai dugaan pelanggaran di Pemerintah Provinsi Sulsel, Jumat (23/8/2019).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Muh Roem dengan dihadiri sekitar 57 anggota DPRD Sulsel. Rapat ini berlangsung sekitar 1 jam dengan menghadirkan seluruh ketua komisi dan anggota pansus hak angket.

Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid membacakan hasil kesimpulan penyelidikan di dalam rapat paripurna.

Pansus Angket DPRD Sulsel merekomendasikan agar DPRD Sulsel meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Pansus Angket berkesimpulan, Gubernur Sulsel melanggar aturan UU dalam pengangkatan 193 PNS. 

“Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-uundangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan,” ujar Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel Kadir Halid membacakan rekomendasi laporan pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (23/8/2019). 

Kedua, Pansus Angket merekomendasikan agar DPRD Sulsel meminta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhdap dugaan tindak pidana.

Baca Juga:  Polisi Lepas Tembakan Hingga Mengenai Kepala, Korban Tewas dalam Kondisi Bersimbah Darah

Setelah membacakan hasil rapat, Kadir Halid langsung menyerahkan rekomendasi hak angket ke pimpinan DPRD Sulsel. Pimpinan DPRD Sulsel pun menerima rekomendasi tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke MA.

Adapun bukti yang diserahkan Pansus Hak Angket yakni berdasarkan dari temuan pemeriksaan, melampirkan seluruh dokumen dan berita acara keterangan dari berbagai pihak termasuk Pemprov Sulsel yang dipanggil.

Berikut 7 rekomendasi Pansus Hak Angket ke DPRD Sulsel:

  1. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.
  2. Meminta kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
  3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
  4. Meminta kepada Gubernur Sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi yakni: Asri Sahrun said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin dan Salim AR.
  5. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur Sulsel.
  6. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur Sulsel.
No ratings yet.

Please rate this