Beranda Headline
Follow

Sistem PPDB dengan Penerapan Sistem Zonasi Dinilai Sebagai Ajang Jual Beli Bangku Sekolah

0

Polhukam.id – Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi menyebutkan sejumlah sebab dari sengkarut masalah penerapan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi atau tempat tinggal. Sebab utama masalah ini karena penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pihak hingga minim sosialisasi ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Suadi dalam diskusi publik bertajuk “Di balik Kebijakan Zonasi” di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Suadi menyebut kalau dari beberapa kasus yang ada didaerah memperlihatkan adanya jual beli bangku sekolah yang dilakukan pejabat diinstansi sekolah tersebut.

“Di Jawa Barat misalnya. Bogor itu. Tetapi kita kan menindak bukan untuk diungkapkan melainkan untuk diselesaikan. Kalau ada yang seperti itu, main uang, kami sebisa mungkin akan ditangani untuk dikembalikan. Sekolah harus mengembalikan. Kalau mereka tidak mau, baru kami akan bawa ke polisi. Kami kan tidak bisa menangani kriminal,” ujarnya.

Jual beli bangku sekolah ini, menurut Suadi dikarenakan pola pikir dan mentalitas masyarakat Indonesia yang masih cendrung menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Padahal, penerapan sistem zonasi ini secara tidak langsung memiliki dampak positif untuk pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Baca Juga:  Ada Pemalsuan di UUD 1945, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Dianggap tidak Sah

Suadi mengatakan bahwa pola pikir dan mentalitas masyarakat yang demikian masih bisa diubah. Dengan catatan, pemerintah harus memberikan sosialisasi dan pendidikan khusus soal penerapan sistem zonasi ini.

“Jadi saya kira ini memang tugas pemerintah juga, untuk meyakinkan orangtua bahwa dengan cara fair justru mereka akan lebih diuntungkan ketimbang dengan cara sebaliknya. Termasuk mentalitas pihak penyelenggaran juga. Misalnya sekolah itu merasa dibutuhkan, sehingga masyarakat yang mesti mendatangi sekolah. Padahal sekolah bisa melakukan komunikasi dan penyebaran informasi,” tuturnya.

Suadi menilai penerapan sistem zonasi hari ini masih belum disosialisasikan secara baik oleh pemerintah. Terutama dalam hal metode sosialisasi oleh Kementerian terkait seperti Kemendikbud selaku pembuat kebijakan dan Kemendagri selaku penerapan teknis dari kebijakan tersebut.

“Yakni masalah penyediaan informasi melalui online, itu menjadi masalah besar dimana-mana. Kedua informasi bahwa mereka yang diterima itu sudah ada peta secara fix. Mereka tidak perlu lagi ke sekolah untuk antre. Datang kesekolah hanya memverifikasi, namanya sudah ada di dalam peta itu karena zonasinya sudah jelas. Yang ketiga, ketidak jelaskan kriteria prestasi sekolah harus menetapkan yang lima persen dan menjadi lima belas persen, itu jauh-jauh hari (disosilisasikan) sehingga orangtua bisa tau,” dia menjelaskan.

Baca Juga:  Buronan Kasus Dugaan Korupsi yang Terkenal Licin, Jen Tang Berhasil Ditangkap

“Kan semuanya sekarang serba online kita mau daftar kemana kriteria tertentu jadi tahu. Itu yang penting. Keempat, penanganan yang berlarut-larut. Seperti orangtua sudah antre lama tapi tak ada satupun kepala dinas pendidikan atau kepala daerah datang menyelesaikan. Seharusnya secepatnya kalau hal-hal itu diselesaikan,” dia menambahkan.

No ratings yet.

Please rate this