Terkena OTT KPK, Aktivis 98 Desak Hukuman Seumur Hidup untuk Wamenaker Immanuel Ebenezer

Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan guncangan besar di publik. Sosok yang akrab disapa Noel ini ditangkap pada Rabu malam (20/8) bersama sejumlah orang lain dalam dugaan kasus pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Reaksi keras datang dari kalangan Aktivis 98. Rahman Simatupang, salah satu tokoh angkatan reformasi itu, menilai tindakan korupsi yang menyeret nama Noel tidak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan bahwa apabila terbukti bersalah, Noel layak mendapat hukuman penjara seumur hidup serta pencabutan hak politik.

“Korupsi di sektor pelayanan publik adalah pengkhianatan terbesar terhadap rakyat. Jika benar terbukti, hukuman Noel harus seumur hidup. Hak politiknya pun harus dicabut agar tidak lagi menodai demokrasi,” tegas Rahman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/8).

KPK mengamankan Immanuel Ebenezer di Jakarta dalam sebuah operasi yang berlangsung cepat. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK juga turut mengamankan 10 orang lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Dugaan utama yang tengah diselidiki adalah adanya praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3, sebuah dokumen penting yang menjadi syarat perusahaan menjalankan aktivitas kerja sesuai standar keselamatan.

Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga disebut menyita beberapa barang bukti, termasuk kendaraan bermotor dari lokasi terpisah. Meski demikian, KPK hingga kini belum merinci nilai transaksi, modus operandi, maupun jumlah uang yang berhasil diamankan.

Juru bicara KPK menyatakan, lembaga antirasuah masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan pihak lain yang ditangkap. “Sesuai prosedur, dalam 1×24 jam KPK akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan,” ujarnya.

Immanuel Ebenezer dikenal publik sebagai salah satu aktivis 98 yang vokal. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania dan aktif dalam berbagai gerakan sipil. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Noel mendapat kepercayaan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sejak Oktober 2024.

Latar belakang Noel sebagai aktivis membuat penangkapannya oleh KPK menjadi sorotan. Publik menyoroti bagaimana seorang tokoh reformasi yang dulu mengusung semangat antikorupsi justru terseret kasus dugaan pemerasan.

Tuntutan Rahman Simatupang agar Noel dihukum seumur hidup mencerminkan amplifikasi suara moral masyarakat. Namun secara hukum, vonis baru bisa dijatuhkan melalui pengadilan.

Dalam UU Tipikor (UU 31/1999 jo. UU 20/2001), perbuatan pemerasan oleh pejabat negara dapat dijerat pasal yang mengancam pidana maksimal penjara seumur hidup. Selain itu, pencabutan hak politik dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan oleh hakim, meski sifatnya tidak otomatis dan bergantung pada putusan pengadilan.

Pakar hukum pidana menilai, desakan publik seperti yang disampaikan Aktivis 98 penting sebagai pengingat moral, tetapi tetap harus diimbangi dengan asas praduga tak bersalah. “Penetapan bersalah hanya sah jika melalui proses peradilan yang transparan dan adil,” ujar seorang akademisi hukum.

Kasus OTT terhadap pejabat setingkat wakil menteri menimbulkan sejumlah dampak:

–Krisis Kepercayaan

Layanan sertifikasi K3 yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan pekerja kini tercoreng. Dunia usaha pun menunggu kepastian agar tidak terjebak dalam praktik rente.

–Getaran Politik di Kabinet

Kasus ini berpotensi mengguncang kabinet Prabowo–Gibran. Istana diperkirakan akan menunggu langkah resmi KPK sebelum mengambil sikap mengenai status jabatan Noel.

–Dorongan Reformasi Birokrasi

OTT ini memperkuat urgensi reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan, terutama pada unit-unit layanan perizinan dan sertifikasi yang rawan menjadi ladang pungutan liar.

Saat ini, publik menantikan perkembangan berikut:

–Pengumuman resmi KPK mengenai konstruksi pasal yang dikenakan, jumlah tersangka, dan barang bukti.

–Sikap pemerintah, apakah akan menonaktifkan sementara Noel dari jabatan Wamenaker.

–Proses penyidikan dan persidangan yang transparan, yang akan menjadi uji komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan saat ini.

Sumber: suaranasional

Foto: Immanuel Ebenezer atau Noel (IST)