Jika Keterlaluan, Penguasa Bisa Jadi Musuh Bersama

Oleh: Tony Rosyid*

KEKUASAAN silih berganti. Tidak ada penguasa yang langgeng. Tidak ada yang abadi dan selamanya. Hari ini kelompok yang satu berkuasa, besok berganti kelompok lainnya.

Ini hukum sejarah yang tidak bisa dilawan. Kekuasaan selalu akan bergilir dari satu kelompok ke kelompok yang lain.

Hari ini PDIP dan kadernya berkuasa. Partainya menjadi pemenang dan kadernya berhasil menjadi penguasa untuk sepuluh tahun ini. Indikator berbagai survei, PDIP juga akan menang lagi dalam pileg.

Selama berkuasa, ada kebijakan yang seringkali kontroversial. Terutama berkaitan dengan terbitnya UU. Mulai dari UU KPK, Cipta Kerja, hingga UU Minerba. Keterlibatan rakyat tidak diberi ruang yang memadai, sehingga lahirnya UU banyak kesan dipaksakan.

Terakhir Judicial Review (JR) terkait tambahan masa jabatan buat pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun semakin menegaskan kesewenangan-wenangan policy melalui instrumen hukum. Dan santer kabar bahwa Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan sistem pemilu: proporsional terbuka digugat untuk menjadi proporsional tertutup. Sebentar lagi akan diputuskan oleh MK.

Prof Denny Indrayana, salah satu tokoh yang mengaku dapat informasi valid dari internal MK. Bahwa MK akan mengabulkan gugatan dan memutuskan proporsional tertutup. Enam hakim setuju, tiga hakim menolak, kata Denny. Artinya, jika info ini benar, maka sistem pemilu kita akan menjadi proporsional tertutup.

Dalam sistem proporsional tertutup, rakyat milih partai, bukan caleg.

Sebagaimana kita tahu bahwa delapan partai di luar PDIP menolaknya. Hanya PDIP yang menginginkan proporsional tertutup. Secara aspiratif, mayoritas rakyat juga menolaknya.

Delapan partai dalam konteks ini merepresentasikan apa yang menjadi kemauan rakyat mayoritas. Jika keputusan proporsional tertutup dipaksakan, maka ini akan menambah bukti bahwa MK bukan kerja untuk rakyat. Lalu untuk siapa? Semua sudah pasti tahu jawabannya.