Dari KKN sampai Utang, Ini 5 Hal Yang Bikin Sri Lanka di Ambang Bangkrut!

Polhukam.id - Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka terus meluas dan situasinya diliputi kekisruhan. 

Massa bahkan telah mengepung kediaman Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka, menuntut mereka mengundurkan diri. 

Aksi massa yang terjadi sejak Sabtu (9/7), masih berlanjut hingga hari ini. 

Krisis ekonomi yang bergeser jadi tuntutan politik, membuat negara di Asia Selatan itu kini di ambang bangkrut.

Padahal, Sri Lanka semula bukan negara miskin. Seperti Indonesia, Sri Lanka oleh Bank Dunia dikategorikan ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income country). Selama bertahun-tahun, negara itu juga swasembada beras.

Situasi cepat berbalik pasca-Pemilu 2019 yang mengantarkan Mahinda Rajapaksa ke kursi jabatan Perdana Menteri. Dia merupakan kakak dari Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. 

Persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu pemicu situasi Sri Lanka yang saat ini di ambang bangkrut.

1. Kakak, Adik, dan Keponakan di Pemerintahan

KKN khususnya nepotisme, menjadi pemicu krisis politik di Sri Lanka. 

Setelah kakak Presiden Gotabaya Rajapaksa, yakni Mahinda Rajapaksa terpilih sebagai Perdana Menteri, Mahinda mengangkat keluarganya di sejumlah jabatan pemerintahan. 

Di kabinet, ada kakak laki-lakinya, Chamal Rajapaksa sebagai Menteri Pertahanan. 

Di jabatan itu, urusan Chamal juga menyangkut pemerintahan dalam negeri, penanggulangan bencana, hingga masalah irigasi. 

Di posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga, ada keponakan tertua Mahinda, yakni Namal Rajapaksa. 

api sebelum situasi makin memburuk, Namal mengundurkan diri pada April 2022 lalu. 

Mahinda Rajapaksa juga akhirnya meninggalkan kursi Perdana Menteri pada Mei 2022. 

Presiden Gotaya Rajapaksa kemudian menunjuk Ranil Wickremesinghe, sebagai perdana menteri baru. 

2. Pajak Dipangkas, Inflasi Melambung

Saat Mahinda Rajapaksa terpilih sebagai perdana menteri, dia meluncurkan kebijakan populis dengan menghapus sejumlah pajak yang dianggap memberatkan masyarakat. 

Padahal di negara mana pun, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendanai anggaran (APBN).