Tak Kuat Bayar Utang, Pelabuhan Utama Sri Lanka Jatuh ke Tangan China

Polhukam.id - Krisis moneter dan inflasi gila-gilaan yang dialami Sri Lanka pada tahun 2022 bukanlah momentum tunggal yang tanpa pangkal. 

Negara itu memang sejak lama dianggap sudah salah urus terutama dengan menumpuknya utang Sri Lanka sejak masa pemerintahan Presiden Mahinda Rajapaksa. 

Utang dan korupsi menjadi dua faktor penting yang membuat ekonomi Sri Lanka kolaps dan membuat rakyatnya sengsara hingga harus turun ke jalan menggulingkan rezim Rajapaksa yang kini dipimpin oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa. Dia lalu kabur ke Maladewa pada Selasa malam, 12 Juli 2022.

Salah satu cerita jebakan utang yang membuat Sri Lanka jelas terpuruk adalah jatuhnya Pelabuhan Hambantota ke tangan China pada tahun 2017 lalu. 

Padahal pelabuhan itu adalah pelabuhan laut dalam utama Sri Lanka yang diharapkan bisa membangkitkan ekonomi negara itu setidaknya hampir satu dekade lain.

Namun utang yang menumpuk termasuk dimulai dengan cerita 'utang investasi' dari China untuk membangun pelabuhan itu tak bisa dibayar Sri Lanka.

Sri Lanka pada masa Presiden Mahinda Rajapaksa disebut bak masuk dalam jebakan utang China sebagaimana diterakan dalam liputan investigasi NYT. 

Mahinda Rajapaksa untuk pelabuhan itu saja meminjam uang hingga US$1,2 miliar dengan iming-iming pembangunan pelabuhan demi memperbesarnya. 

Namun disebutkan pula kedekatan Mahinda dengan China memang kental apalagi pada saat kampanye periode keduanya disebutkan China membantu mengalirkan dana kampanye melalui para pembantu Mahinda.

Hingga tahun 2017 disebutkan utang Sri Lanka sebagaimana diberitakan Times of India sudah mencapai hingga US$7 miliar. 

Alih-alih Hambantota menjadi besar, pelabuhan itu akhirnya jatuh ke tangan China dengan penguasaan selama 99 tahun dimulai tahun 2017 silam.