Terungkap! Israel Ingin Pindahkan Warga Gaza ke Negara Ini

POLHUKAM.ID - TEL AVIV Israel dilaporkan tengah berdiskusi dengan Sudan Selatan mengenai kemungkinan pemukiman kembali warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara Afrika Timur yang dilanda perang tersebut. 

Hal ini bagian dari upaya Israel untuk memfasilitasi migrasi massal dari wilayah yang hancur akibat serangan mereka selama 22 bulan.

Enam orang yang mengetahui masalah ini mengkonfirmasi pembicaraan tersebut kepada The Associated Press. 

Tidak jelas seberapa jauh kemajuan perundingan tersebut, namun jika dilaksanakan, rencana tersebut sama saja dengan memindahkan orang-orang dari satu wilayah yang dilanda perang dan berisiko kelaparan ke wilayah lain yang kondisinya serupa.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia ingin mewujudkan visi Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi sebagian besar penduduk Gaza melalui apa yang disebut Netanyahu sebagai “migrasi sukarela.” 

Israel telah mengajukan proposal pemukiman kembali serupa dengan negara-negara Afrika lainnya.

“Saya pikir hal yang benar untuk dilakukan, bahkan menurut hukum perang yang saya tahu, adalah membiarkan penduduk pergi, dan kemudian Anda masuk dengan sekuat tenaga melawan musuh yang masih berada di sana,” kata Netanyahu pada Selasa dalam sebuah wawancara dengan i24, dan stasiun TV Israel. Dia tidak merujuk pada Sudan Selatan.

Warga Palestina, kelompok hak asasi manusia, dan sebagian besar komunitas internasional menolak usulan tersebut dan menganggapnya sebagai cetak biru pengusiran paksa yang melanggar hukum internasional.

Bagi Sudan Selatan, kesepakatan semacam itu dapat membantu membangun hubungan lebih dekat dengan Israel, yang kini merupakan kekuatan militer yang hampir tak tertandingi di Timur Tengah. 

Hal ini juga merupakan terobosan potensial bagi Trump, yang pernah membicarakan gagasan pemukiman kembali penduduk Gaza pada Februari namun tampaknya mundur dalam beberapa bulan terakhir.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak berkomentar dan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan tidak menanggapi pertanyaan mengenai perundingan tersebut. 

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya tidak mengomentari percakapan diplomatik pribadi.

Joe Szlavik, pendiri perusahaan lobi AS yang bekerja sama dengan Sudan Selatan, mengatakan ia telah diberi pengarahan oleh pejabat Sudan Selatan mengenai perundingan tersebut. 

Dia mengatakan delegasi Israel berencana mengunjungi negara itu untuk melihat kemungkinan mendirikan kamp bagi warga Palestina di sana. 

Belum diketahui tanggal pasti kunjungan tersebut. Israel tidak segera menanggapi permintaan konfirmasi atas kunjungan tersebut. 

Szlavik mengatakan Israel kemungkinan akan membayar biaya pembangunan kamp darurat. 

Edmund Yakani, ketua kelompok masyarakat sipil Sudan Selatan, mengatakan dia juga telah berbicara dengan pejabat Sudan Selatan mengenai perundingan tersebut. 

Empat pejabat tambahan yang mengetahui diskusi tersebut mengonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut dilakukan dengan syarat anonimitas karena mereka tidak berwenang untuk membahasnya secara terbuka.

Dua pejabat tersebut, keduanya dari Mesir, mengatakan kepada AP bahwa mereka sudah mengetahui selama berbulan-bulan tentang upaya Israel untuk menemukan negara yang menerima warga Palestina, termasuk kontaknya dengan Sudan Selatan. 

Para pejabat Mesir mengatakan mereka telah melobi Sudan Selatan agar tidak mengambil alih warga Palestina.

Mesir sangat menentang rencana untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza, yang berbatasan dengan negara tersebut, karena khawatir akan masuknya pengungsi ke wilayahnya sendiri.

AP sebelumnya melaporkan pembicaraan serupa yang diprakarsai oleh Israel dan AS dengan Sudan dan Somalia, negara-negara yang juga bergulat dengan perang dan kelaparan, dan wilayah Somalia yang memisahkan diri yang dikenal sebagai Somaliland. Status diskusi tersebut tidak diketahui.

Szlavik, yang dipekerjakan oleh Sudan Selatan untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat, mengatakan bahwa AS mengetahui adanya diskusi dengan Israel tetapi tidak terlibat langsung.

Sementara Sudan Selatan ingin pemerintahan Trump mencabut larangan perjalanan di negaranya dan menghapus sanksi dari beberapa elit Sudan Selatan, kata Szlavik. 

Pemerintah Sudan Selatan sejauh ini telah menerima delapan orang yang terlibat dalam deportasi massal yang dilakukan pemerintah AS, yang disebut merupakan upaya untuk menjilat Washington.

“Sudan Selatan yang kekurangan uang membutuhkan sekutu, keuntungan finansial, dan keamanan diplomatik apapun,” kata Peter Martell, seorang jurnalis dan penulis buku tentang negara tersebut, “First Raise a Flag.” 

Badan mata-mata Israel, Mossad, memberikan bantuan kepada Sudan Selatan selama perang saudara selama puluhan tahun melawan pemerintah yang didominasi Arab di Khartoum menjelang kemerdekaan pada 2011, menurut buku tersebut.

Sumber: Republika