Untuk itu, munculnya rencana deklarasi yang bakal digelar di Parkir Barat Museum NU Kota Surabaya tersebut di luar sepengetahuan dan garis organisasi GP Ansor. DIa pun menyatakan, purna kaderisasi di GP Ansor adalah pengabdian kepada jam'iyyah NU, bangsa, dan negara.“GP Ansor telah memiliki peraturan maupun struktur organisasi yang jelas dan resmi. Dan, istilah ikatan alumni itu sama sekali tak dikenal di organisasi GP Ansor. Sehingga, penggunaan istilah dengan membawa-bawa nama GP Ansor jelas sangat tidak tepat,” ujar Abdul Rochman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/6/2022).Seperti diketahui, dalam broadcast tersebut, penggagas menyatakan munculnya deklarasi Ikatan Alumni GP Ansor dilatarbelakangi adanya sinyalemen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Negara saat ini dinilai sudah dikuasai kepentingan oligarki.
Adung, panggilan akrab Abdul Rochman, menyatakan, GP Ansor selama ini terus berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana terangkum dalam Pancasila. Dikatakan Adung, GP Ansor konsisten mengawal pencapaian tujuan negara seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Di sisi lain, GP Ansor terus mendukung secara kritis upaya pemerintah mempercepat pencapaian tujuan pembangunan saat ini di tengah berbagai tantangan ekonomi politik dunia yang sedang bergejolak.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
TERBONGKAR! Pengakuan Buzzer Marcella Santoso, Penyebar Konten RUU TNI dan Indonesia Gelap: Alihkan Isu Penangkapan Koruptor Kakap
Soal Aktivis yang Ditangkap Paspampres saat Kunjungan Gibran, Polisi: Hanya Dihalau saja
BRUTAL! Bentangkan Poster Omon-Omon 19 Juta Lapangan Kerja Sambut Gibran, 2 Mahasiswa Blitar Ditangkap Paspampres
Prabowo Resmi Bubarkan Satgas Saber Pungli Besutan Jokowi, Alasannya tak Efektif