Menurutnya, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar, dan tentunya akan berdampak kepada program pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan dirinya khawatir, akan terjadi peningkatan terhadap hutang negara."Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti hutang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar generasi pun menjadi lebih luas," terangnya.Oleh karena itu, Ibas menyarankan agar agar anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara."Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentu nya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut," tegas ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Zea Ashraff Terima Rp 2,5 Miliar dari Korupsi Ibunya? Ini Fakta dan Kronologi Lengkapnya
Fakta Mengejutkan di Balik Antrean BBM: DPR Beberkan Penyebab Sebenarnya, Bukan Cuma Panic Buying!
Delpedro Cs Bebas! Hakim: Hukum Pidana Bukan Alat untuk Membungkam Pikiran
Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya! Ini Kronologi Lengkap Laporan Dokter Detektif yang Bikin Heboh