Menhut Raja Juli Kena Semprot KPA soal Konflik Agraria di Cilacap

Hal itu disampaikan Dewi Kartika ketika audiensi dengan Pimpinan DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Plt Menteri BUMN dan Kepala Staf Kepresidenan.

“Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli ke salah satu Desa Bulupayung di Cilacap. Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan Perhutani. Tetapi 9.000 hektare tanah di Cilacap itu adalah lumbung pangan nasional,” ucap Dewi di Ruang Komisi XIII DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 24 September 2025.

Ia lantas mempertanyakan wilayah hutan yang seharusnya menjadi lumbung pangan, kini tidak bisa dibebaskan dari klaim Perhutani. Sementara para petani tidak bisa menggarap lahan.

“Saya menunjukkan ke Pak Raja Juli, Pak lihat mana ada hutan? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif itu yang dikerjakan oleh kaum tani tidak kunjung dibebaskan dari klaim kawasan hutan,” tegasnya. 

“Sebenarnya masyarakat itu sudah berkontribusi pada pembangunan nasional, sudah berkontribusi menjadi sumber pangan, tetapi tidak kunjung dilepaskan,” sambung Dewi.

Ia mengatakan pemerintah desa bingung dengan konflik agraria di wilayah Bulupayung, Cilacap. Ketika ditanya, mereka tidak mampu menjawab permasalahan tersebut.

“Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintah pemdanya sendiri (juga bingung), Pak Raja Juli ingat, implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya, karena infrastruktur pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih klaim Perhutani, masih kawasan hutan, masih di dalam HGU,” demikian Dewi Kartika.

Sumber: rmol