Pelajaran Mahal Proyek Kereta Cepat: Dari Ambisi Pencitraan ke Logika Fiskal

Sejarah kelak akan mencatat era pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia dengan satu pelajaran utama: pembangunan tanpa logika fiskal hanyalah pencitraan yang menyamar sebagai kemajuan. Dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung hingga LRT Palembang dan LRT Kelapa Gading, warisan kebijakan era Jokowi kini menunjukkan wajah sebenarnya: ambisi yang melampaui nalar, dan utang yang melampaui kemampuan.

Menteri Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat

Langkah tegas Menteri Purbaya menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat menjadi penanda penting. Sikap ini bukan hanya tentang menjaga neraca negara, tetapi juga upaya mengembalikan pembangunan ke rel akal sehat. Kebijakan ini selaras dengan logika fiskal dan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang sejak lama menegaskan bahwa pembangunan harus berdasar pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek untuk foto peresmian.

Proyek Kereta Cepat: Prestise Politik vs Kelayakan Ekonomi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung lahir bukan dari rasionalitas ekonomi, melainkan dari hasrat pencitraan politik. Janji awal bahwa proyek tidak akan memakai satu rupiah pun dari APBN berubah menjadi kenyataan pahit: biaya membengkak, utang meningkat, dan proyek menjadi beban fiskal. Ekonom seperti Rizal Ramli dan Faisal Basri sejak awal mengingatkan bahwa proyek ini tidak memiliki basis kelayakan ekonomi yang kuat. "Itu proyek prestige, bukan kebutuhan," ujar Rizal Ramli. Faisal Basri menambahkan, "Biayanya tak akan balik modal bahkan hingga kiamat."

Kritik Internal dan Pergeseran Paradigma Pembangunan