Hal tersebut akan dilakukan oleh Presiden Jokowi meskipun beban fiskal yang dihadapi pemerintah cukup berat.
“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan BBM Pertalite dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6).
Oleh karenanya, untuk memperlonggar kondisi fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga, serta BUMN untuk menerapkan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya.
“Agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” imbuhnya.
Presiden menegaskan kebijakan saat ini adalah untuk memprioritaskan agar harga barang, baik energi dan pangan, terjangkau oleh seluruh masyarakat.
Dirinya juga memerintahkan jajarannya menggenjot produksi barang dalam negeri agar mampu meminimalisasi impor sehingga dapat turut menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga di pasar.
Sedangkan untuk komoditas pangan, terutama minyak goreng curah, secara khusus Presiden Jokowi memberikan perintah kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!