Langkah Anies Baswedan pun mendapat dukungan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penghapusan honorer menjadi salah satu pembahasan pada pertemuan APPSI di Bali pada 9-11 Mei 2022.
"Menjadi keputusan bersama gubernur se-Indonesia untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat," ujar Mahyeldi, dilansir dari JPNN.com, Kamis (23/6).
Mahyeldi pun mengungkap rencana Ketua APPSI Anies Baswedan membawa sejumlah gubernur menemui Presiden Jokowi dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
Menurut dia, rombongan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.
"Namun, apa pun hasil keputusan dari pertemuan APPSI dengan pemerintah pusat itu nanti, Pemprov Sumbar akan mengikuti sepenuhnya," ujar tuturnya.
Mantan wali kota Padang itu mengakui penghapusan honorer pada 2023 pasti berefek pada kinerja pemerintahan, karena jumlah pegawai non-ASN di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 12 ribu orang.
Belum lagi efek dominonya, karena honorer rata-rata telah berkeluarga sehingga dampak penghapusan bakal dirasakan oleh keluarga mereka.
"Karena dampaknya akan sangat besar, maka kami berupaya mencarikan solusi untuk meminimalkan efek itu. Solusi itu sebagai langkah antisipasi jika rencana tersebut tetap dilaksanakan," paparnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Di Balik Tuntutan Purnawirawan TNI Lengserkan Gibran
Nunggak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi saat Lapor Polisi Akhirnya Bayar Pajak Hari Ini
GEBRAK Ogah Ikut May Day Yang Dihadiri Prabowo: Kapitalisme, Oligarki dan Militerisme Musuh Buruh!
Syamsu Djalal Tegaskan Usul Pemakzulkan Gibran Tidak Main-Main, Prabowo Mau Nggak Nerima?