"Keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional," tegas Wapres.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dalam pembangunan MPP di kabupaten dan kota perlu adanya penguatan dan percepatan.
Hal ini seperti penguatan komitmen pimpinan di daerah untuk dukungan terselenggaranya MPP. Selain itu, penguatan dukungan dari DPRD terkait kebijakan budgeting di daerah untuk pembentukan MPP.
"Penguatan pemahaman tentang konsep penyelenggara MPP dan dampaknya akan reformasi pelayanan publik sesuai arahan Wapres," tegasnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!