"Sebab, politik semacam itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI," kata Jamil kepada Polhukam.id.
Ia menambahkan politik polarisasi sebenarnya sangat mudah diakhiri. Karena politik tersebut bermula dari elit politik, maka kapan saja mereka dapat mengakhirinya.
"Jadi, masalahnya ada di tingkat elit politik, bukan massa di akar rumput. Massa di akar rumput hanya mengikuti kehendak elit politik," tegasnya.
Karena itu, kata Jamil, sebaiknya para elit politik perlu berikrar untuk tidak terlibat dalam politik polarisasi atau identitas. Ikrar tersebut sebaiknya dinyatakan para elit partai politik.
"Bagi yang melanggar ikrar tersebut sebaiknya diberi sanksi. Sanksinya, partai politik tersebut didiskualifikasi dalam Pemilu 2024," jelasnya.
"Dengan adanya sanksi itu, diharapkan semua elit partai politik komit atas ikrarnya. Kalau ini dipatuhi, maka politik polarisasi atau identitas diharapkan dapat diminimalkan pada Pemilu 2024," tutupnya.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS
Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar
Ridwan Kamil Terus-terusan Minta Lisa Mariana Bikin Video Tak Senonoh, Blak-blakan di Chanel Richard Lee
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Janji Pemerintah Akan Bentuk Satgas PHK Sebagaimana Tuntutan Buruh