Selanjutnya, jabatan lain yang ia emban adalah Komandan Brigif-1/Jaya Sakti, Asops Kasdam VI/Tanjungpura, Dirbindiklat Pussenif, Komandan Rindam VI/Tanjungpura, Komandan Korem 141/Toddopuli Watampone, hingga Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi.
Kariernya dilanjut menjadi Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD, Kasdam Jaya, serta Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad. Ia juga dipercaya menjabat Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Panglima Kodam III/Siliwangi dan Wakil Gubernur Lemhannas.
Tak berakhir sampai disitu, karier Moeldoko kian melesat pada tahun 2013. Sebab, ia terpilih menjadi Wakasad sekaligus diangkat sebagai KSAD. Lalu, ia bahkan dipercaya menjabat Panglima TNI menggantikan posisi Laksamana Agus Suhartono.
Selang dua tahun atau pada 2015, Moeldoko mulai terjun ke dunia politik. Saat itu, ia menjadi kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Ia bahkan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dalam partai tersebut periode 2016-2018.
Di sisi lain, Moeldoko pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2017-2020. Adapun puncak karier politiknya saat ia ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada tahun 2018.
Moeldoko kembali dipercaya menjabat sebagai KSP dalam Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019. Hingga akhirnya pada 2021, ia pun ditunjuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Hal tersebut memicu masalah internal partai karena ia dianggap melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi ketum. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pun kemudian tidak mengakui hasil KLB Demokrat Deli Serdang.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Hary Tanoe & Dokumen Epstein: Benarkah Beli Rumah Trump dan Temui CIA Indonesia?
Ressa Rizky Rosano Buka Suara: Benarkah Sudah Nikah & Punya Anak di Usia 17 Tahun?
PPATK Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp155 Triliun: Devisa Negara Bocor ke Singapura?
Habib Bahar bin Smith Ditahan! Ini Pasal Berat yang Menghantuinya