Dari MBG hingga Danantara: Mengapa Ahli Menilai Prabowo Tengah Jadikan Orang Miskin Komoditas?

POLHUKAM.ID - Sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya menuai kontroversi. 

Program makan bergizi gratis (MBG), pemangkasan anggaran, hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapat kritik tajam.

Prabowo mengklaim kebijakan ini demi kesejahteraan rakyat. Namun, sejumlah pakar menilai yang terjadi justru komodifikasi kemiskinan—kemiskinan dijadikan komoditas atas nama pembangunan.

Danantara menjadi kebijakan terbaru. Resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, badan ini bertugas mengelola dan mengembangkan investasi negara. Rencananya, seluruh BUMN akan berada di bawah naungannya.

Namun, untuk tahap awal, baru tujuh BUMN yang bergabung: MIND ID, Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, dan Telkom Indonesia.

Dalam peluncurannya, Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan investasi. 

Ia ingin badan ini menjadi instrumen pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.

"Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan kekayaan Indonesia,” ujar Prabowo.

Setelah berdiri, Danantara langsung mendapat suntikan dana. Rp300 triliun, hasil pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, dialihkan sebagai modal investasi awal.

Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

Begitu pula dengan MBG. Program makan bergizi gratis diklaim dapat meningkatkan gizi anak dan ibu hamil, serta mencegah stunting.

Namun, di balik klaim kesejahteraan, muncul pertanyaan. Apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat atau sekadar mengalihkan kekayaan negara ke tangan segelintir pihak?

'Jual Beli Kemiskinan'

Dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menilai deretan kebijakan dan program Prabowo adalah bentuk komodifikasi kemiskinan.

"Ini bagian dari komodifikasi kemiskinan. Kenapa saya menyebutnya begitu? Karena kaum miskin dijadikan komoditas," kata Widyanta, Kamis (27/2/2025).

Ia menjelaskan, kemiskinan diperdagangkan demi menciptakan proyek-proyek baru.

Salah satunya Danantara. Prabowo mengklaim badan ini bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Widyanta meragukannya.

Sebab, struktur pengelolaan Danantara diisi oleh orang-orang dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Beberapa nama di dalamnya: Rosan Roeslani sebagai Group CEO, Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).