BUMN Pangan Harus Lepas dari Campur Tangan Segelintir Orang

POLHUKAM.ID -Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan tata kelola BUMN Pangan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. 

Sekjen Partai Demokrat itu menilai, pangan sebagai hajat hidup rakyat saat ini justru dikendalikan oleh segelintir pihak.

“Saat ini, pangan sebagai hajat hidup rakyat ini justru dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bisa dengan mudah memainkan harga atau ambil untung," kata Herman seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Rabu, 13 Agustus 2025.

Pernyataan ini muncul di tengah perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota dari jabatan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. 

Herman pun mendukung arahan Kepala Negara yang meminta agar birokrasi dibuat efektif dan efisien. Presiden meminta memangkas tahapan birokrasi yang tidak penting dan ada perbaikan dalam birokrasi.

"Saatnya BUMN Pangan ambil alih dan lepaskanlah dari campur tangan seseorang, dan negara harus ambil alih urusan pangan supaya berdaulat dan berkeadilan untuk rakyat,” tegas Herman.

Diketahui  Joao Angelo resmi mundur pada Senin, 11 Agustus 2025 meski baru enam bulan menjabat. 

Ia mengungkapkan salah satu alasannya adalah tidak adanya dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mencapai performa baik, bahkan justru membuat birokrasi yang bertele-tele.

Sumber: RMOL