Saatnya Lempar Handuk, Politikus Golkar: Kasus Ijazah Gibran Sulit Diselamatkan!

POLHUKAM.ID - Politikus Partai Golkar, Indra J. Piliang, menilai polemik keaslian ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah memasuki fase krusial. 

Dalam pernyataannya yang beredar di berbagai kanal media sosial, Indra menyebut isu ini “sulit untuk diselamatkan” dan bahkan mengibaratkan saatnya “melempar handuk”, terutama bila otoritas pendidikan di Singapura dan Australia ikut angkat suara.

Isu dugaan ijazah palsu Gibran sudah muncul sejak sebelum Pilpres 2024 dan kembali menguat seiring semakin besarnya peran politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. 

Gibran sendiri menempuh pendidikan tinggi melalui jalur internasional: program persiapan di Australia sebelum melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore (MDIS) yang bekerja sama dengan University of Bradford, Inggris.

Gibran telah menunjukkan dua dokumen utama untuk membantah tuduhan itu:

- Ijazah Bachelor of Science (BSc) dari University of Bradford melalui program MDIS, Singapura.

- Surat keterangan kesetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyatakan ijazah luar negerinya setara dengan sarjana S1 di Indonesia.

Meski demikian, keraguan sebagian kalangan tetap mencuat. 

Perdebatan terutama soal status program studi yang ditempuh—apakah setara S1 penuh atau hanya program diploma—membuat isu ini tidak pernah benar-benar surut.

Indra, yang dikenal sebagai analis politik senior dan kader Golkar, menyebut kasus ini sebagai “bom waktu” jika tidak ditangani dengan total keterbukaan.

“Bayangkan kalau otoritas Singapura dan Australia ikut bicara. Sulit untuk diselamatkan. Saatnya lempar handuk,” ujarnya di akun media sosial miliknya, Jumat (19/9/2025).

Pernyataan “lempar handuk” ditafsirkan banyak pengamat sebagai saran agar pihak Gibran dan koalisinya menyiapkan langkah antisipatif bila ada klarifikasi resmi dari kampus luar negeri yang berbeda dengan klaim yang selama ini disampaikan.

Mengapa Singapura dan Australia disebut? Karena proses pendidikan Gibran melewati kedua negara itu. 

Program awalnya dilakukan melalui jalur persiapan di Sydney, Australia, sebelum melanjutkan ke MDIS Singapura. 

Jika kementerian pendidikan atau universitas di dua negara itu mengeluarkan pernyataan resmi yang meragukan catatan akademik Gibran, konsekuensinya bisa serius:

- Legitimasi akademik: Surat kesetaraan dari Kemendikbud RI akan kembali dipertanyakan.

- Kepercayaan publik: Isu bisa meluas ke ranah internasional, membuat citra Wapres sekaligus putra Presiden tersudut.

- Dampak politik: Penentang politik bisa menggunakan temuan itu sebagai senjata hukum dan kampanye, terutama menjelang pemilu atau kontestasi politik berikutnya.

Sejauh ini, Gibran menegaskan ijazahnya sah dan telah diverifikasi Kemendikbud. 

Ia bahkan beberapa kali menantang pihak yang meragukan keasliannya untuk memeriksa langsung ke universitas terkait. 

Kementerian Pendidikan juga menegaskan dokumen yang ditunjukkan Gibran sudah melalui proses verifikasi resmi.

Sejumlah pengecekan fakta media arus utama pun menyatakan banyak tuduhan “ijazah palsu” sebagai hoaks. 

Namun, di era media sosial, isu semacam ini kerap tetap hidup karena berulang kali dipantik ulang.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai pernyataan Indra menambah tekanan terhadap Golkar dan koalisi pemerintah. 

“Indra J. Piliang punya rekam jejak sebagai analis kritis. Ucapan ‘lempar handuk’ bisa memengaruhi persepsi publik bahwa isu ini memang serius,” ujarnya.

Bagi koalisi pemerintah, khususnya Partai Golkar yang berada di lingkaran kekuasaan, ini adalah ujian kepercayaan publik. 

Jika verifikasi internasional muncul dan berbeda dengan klaim selama ini, manuver politik bisa berubah drastis.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak universitas luar negeri yang disebut dalam polemik. 

Namun, rumor bahwa pihak Singapura maupun Australia bisa diminta memberikan klarifikasi kian menambah spekulasi.

Sumber: SuaraNasional