Sanksi tegas menurutnya perlu diberikan oleh parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.
Ujang mengatakan itu setelah Herzaky menuding Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggulingkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi Presiden RI.
"Demokrat harus memberi peringatan keras atau teguran keras pada Herzaky," kata Ujang melalui layanan pesan, Rabu (7/10).
Dosen Universitas Al Azhar Jakarta itu mengatakan pemberian sanksi itu perlu dilakukan agar hubungan antara PD dan PDIP tetap baik usai tudingan Herzaky.
Sebab, tudingan Herzaky tentang Megawati menggulingkan Gus Dur berpotensi membuat kader PDIP berang.
"Sanksi bisa menggunakan surat resmi dan diminta untuk hati-hati dan tak mengulangi kesalahan lagi," ucap Ujang.
Herzaky sebelumnya mengatakan pendirian PD dilakukan setelah Megawati menggulingkan Gus Dur.
Kala itu, ujar dia, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon wakil presiden untuk Megawati bersama satu kandidat lainnya yakni Hamzah Haz.
"Demokrat berdiri ketika ada pemilihan Wakil Presiden dari Ibu Megawati yang baru saja menggulingkan Bapak Gus Dur. Ketika itu ada cawapres ada dua, satu Pak Hamzah Haz, kedua Pak SBY," kata Herzaky, Minggu (3/10).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan Wanto Sugito pun merasa keberatan atas tudingan Herzaky Demokrat itu karena tidak berdasarkan data.
"Selain ngawur, Herzaky tidak paham sistem politik saat itu di mana MPR RI kedudukannya sebagai lembaga tertinggi. MPR itu terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Jadi kalau mau main tuduh, harusnya ke Amien Rais, bukan ke Ibu Megawati," ujar Wanto dalam siaran pers, Selasa (5/10).
Sumber: m.jpnn.com
Artikel Terkait
Abraham Samad Sebut Laporan Jokowi ke Roy Suryo Cs Bentuk Pembungkaman Kritik
Desakan Pemecatan Wakil Presiden Kian Meluas, Aktivis 98: Kehadiran Gibran Sejarah Buruk Bagi Orang Waras!
Cara Pidato Seskab Teddy Tuai Atensi! Publik Sebut Bisa Jadi Saingan Masuk Bursa Cawapres ke Depan
Roy Suryo Sebut Tindakan Jokowi Lucu, Memalukan, dan Tidak Elegan