Jokowi: Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat, Bukan untuk...

POLHUKAM.ID -Uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6).

"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD, karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.

"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," jelasnya.

Tanpa menyebut entitas pemerintah daerah tertentu, Jokowi pun mencontohkan dalam sebuah APBD, terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp1,5 miliar. Hal itu menandakan lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis untuk perjalanan dinas.