"Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan," sambungnya.
Lebih lanjut, AHY menyebut bisnis itu akan semakin tidak etis ketika dilakukan dengan menggunakan anggaran negara. Terlebih jika pejabat yang dimaksud turut berperan dalam penyusunan APBN.
"Ini namanya 'jeruk makan jeruk' atau 'berburu di kebun binatang'. Karenanya, Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," pungkas AHY.
Sumber: viva
Artikel Terkait
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri
Jokowi vs Janjinya: Benarkah Bakal Pulang Kampung atau Malah Mati-Matian untuk PSI?