"Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan," sambungnya.
Lebih lanjut, AHY menyebut bisnis itu akan semakin tidak etis ketika dilakukan dengan menggunakan anggaran negara. Terlebih jika pejabat yang dimaksud turut berperan dalam penyusunan APBN.
"Ini namanya 'jeruk makan jeruk' atau 'berburu di kebun binatang'. Karenanya, Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," pungkas AHY.
Sumber: viva
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?