Namun, ia mengungkapkan, DPP PDI-P belum memberi keputusan apakah Cinta Mega bakal dipecat atau tidak.
Pasalnya, keputusan itu mesti diambil dalam rapat pleno sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P.
Meski belum dipecat, Hasto mengatakan, Cinta Mega bisa saja memilih untuk mengundurkan diri sebagai kader PDI-P.
Sejak mencuatnya permasalahan diduga Cinta Mega main game slot saat paripurna, yang bersangkutan tak lagi terlihat dalam agenda rapat DPRD.
Terakhir, Cinta tidak terlihat dalam paripurna yang beragendakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2022 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Seperti diketahui, Cinta Mega tertangkap kamera diduga sedang memainkan game slot saat rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7/2023).
Rapat itu membahas rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
Dalam detik-detik rekaman video yang diambil Kompas.com, tablet milik Cinta menampilkan permainan video game yang menyerupai slot. Namun, Cinta Mega membantah.
Cinta mengatakan, game yang ia mainkan itu Candy Crush dan hanya dimainkan saat menunggu dimulainya rapat paripurna yang molor satu jam.
Mempertebal stigma negatif
Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, melihat kejadian ini sebagai bagian dari potret arogansi anggota dewan di hadapan publik.
Meski tak ada ketentuan hukum soal larangan bermain game, Trubus tetap melihat perilaku anggota dewan sebagai pelanggaran etik.
Trubus mengatakan, Cinta harus mendapatkan teguran atau sanksi dari partai ataupun badan kehormatan karena ini berpotensi menurukan kepercayaan publik pada DPRD.
"Ketua DRPD harus cekatan untuk menjaga wibawa dan marwah anggota dewan sebagai tempat terhormat. Bagi publik ini dianggap keterlaluan dan memalukan," kata Trubus, Jumat (21/7/2023).
Pengamat politik Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam, juga memandang anggota DPRD DKI itu telah menunjukkan ketidakseriusannya dalam mengikuti rapat.
Dalam rapat, kata Arif, seorang anggota DPRD tentunya sedang membahas aneka persoalan publik yang seharusnya dilakukan dengan serius.
"Kejadian ini makin mempertebal stigma negatif DPR. Kepuasan publik terhadap DPR/DPRD tentu akan makin menurun," ucap Arif kepada Kompas.com, Jumat.
Dalam kasus ini, ucap Arif, partai ataupun Badan Kehormatan DPRD sudah sepatutnya memberikan peringatan kepada anggota yang bersangkutan.
Sumber: kompas
Artikel Terkait
Ahmad Sahroni Didekati PSI? Usai Lama Tak Terdengar, Ngobrol Serius Bareng Bro Ron!
Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi di KPU, Ini Fakta yang Terungkap!
Setahun Prabowo Memimpin, Geng Solo Harus Dituntaskan!
Listyo Sigit Naikkan Sejumlah Komjen, Prof Ikrar Beber Jurus Penyelamatan Keluarga Jokowi