POLHUKAM.ID -Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan dibobol hacker dan diduga 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) bocor. Kejadian pembobolan pada sistem IT instansi pemerintah bukan yang pertama.
Pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persadha menilai terus terulangnya pembobolan data tersebut karena para pejabat pemerintah atau swasta tidak berpikir bahwa keamanan siber ini penting.
"Mereka ingin semua terdigitalisasi. Semua bisa melakukan layanan tanpa tatap muka, namun mereka tidak sadar ketika terkoneksi ke internet ada ancaman muncul," kata Pratama dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, dikutip pada Minggu (3/12).
Artikel Terkait
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri
Jokowi vs Janjinya: Benarkah Bakal Pulang Kampung atau Malah Mati-Matian untuk PSI?