Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden, PDIP: Gagasan Mundur ke Belakang

POLHUKAM.ID -PDI Perjuangan menolak gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat presiden sebagaimana diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diusulkan DPRD Jakarta.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menuturkan rencana tersebut merusak tatanan sistem demokrasi di Indonesia.

"Gagasan seperti ini mundur ke belakang. Saat masih menjadi Ibukota Negara, Jakarta sudah mempraktikkan proses demokrasi yang baik," tegas Said kepada wartawan, Kamis (7/12).