Menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
"Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik," katanya di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Menurut dia, Partai Golkar bersama beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas.
"Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Di hadapan 1.000 anggota MDI dan para santri, Airlangga meminta Ketua Umum MDI K.H. Choirul Anam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MDI Gunawan Hidayat, serta seluruh jajarannya harus terus mengembangkan Islam washatiyah.
"Menjadi Islam yang moderat agar tercipta persatuan bangsa, tidak terpecah belah," tegasnya.
Dia juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pondok pesantren, yang salah satunya digagas Kementerian Perindustrian melalui program Santripreneur, untuk menciptakan santri yang mandiri dan menjadikan pesantren mampu mengembangkan produk usaha untuk ekspor.
"Contohnya, bisa punya pabrik sandal. Jadi, sandal santri tidak sering hilangl; bahkan bisa mengekspor sandal," tuturnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri
Partai Ummat Bergolak, Kader Gugat AD/ART
4 Pulau Sengketa Aceh dan Sumut Kembali Disorot, Pakar Hukum Dukung Evaluasi Ulang
Keputusan Mendagri Soal Empat Pulau Aceh Jahat dan Harus Dicabut