POLHUKAM.ID -Wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik.
Prabowo seolah ingin memastikan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tetap solid dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ajakan ini semakin menarik perhatian karena kini beberapa partai di luar KIM, termasuk PKS, Nasdem, dan PKB, juga telah bergabung dalam barisan pemerintah, membentuk apa yang disebut sebagai "KIM Plus".
Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ajakan Prabowo membentuk koalisi permanen untuk memperkuat stabilitas nasional dalam jangka panjang.
"Prabowo Subianto ingin menstabilkan partai-partai politik pendukungnya itu agar tidak bermanuver," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 17 Februari 2025.
Dengan solidnya dukungan, pemerintahan Prabowo nantinya dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, kesehatan gratis, serta program pembangunan perumahan rakyat.
"Kalau koalisi ini permanen, maka kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar," sambungnya.
Namun, wacana ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen bisa mengurangi dinamika politik dan fungsi check and balance dalam pemerintahan.
Jika koalisi permanen benar-benar terwujud, lanskap politik Indonesia dalam lima tahun ke depan bisa mengalami perubahan besar
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Politikus PAN: Prabowo Jadi Presiden Pertama di Era Reformasi Ikut Aksi May Day
Gatot Nurmantyo Bela Dedi Mulyadi: Gubernur Dipilih Rakyat, Bukan GRIB
Abraham Samad Sebut Laporan Jokowi ke Roy Suryo Cs Bentuk Pembungkaman Kritik
Desakan Pemecatan Wakil Presiden Kian Meluas, Aktivis 98: Kehadiran Gibran Sejarah Buruk Bagi Orang Waras!