Anies Baswedan Blunder soal Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi, Kementerian PUPR Ungkap Data BPS

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kritikan bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem, Anies Baswedan soal Pembangunan Jalan era Presiden Jokowi dianggap keliru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) akhirnya mengungkap data terkait hal tersebut.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menanggapi kritik dari Anies Baswedan terkait Pembangunan Jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lebih bagus daripada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Diketahui sebelumnya, Anies Baswedan menyebutkan bahwa pembangunan jalan di era kepemimpinan Presiden SBY lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.

Hedy Rahadian lantas menanggapi bahwa Anies Baswedan ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS,

jadi salah interpretasi data BPS," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Lanjut Hedy, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data Pembangunan Jalan baru.

Misalnya sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY,

namun pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

"Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu,

itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan Pembangunan Jalan baru," jelasnya.

Sebagai informasi, Anies menyebut Pembangunan Jalan nasional selama era Jokowi hanya sekitar 500 kilometer (Km),

sedangkan era SBY mampu membangun jalan nasional 20 kali lipat dari itu yakni sekitar 11.800 Km.

Baca juga: Survei Elektabilitas Terbaru, Prabowo Subianto Salip Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Tertinggal

Dengan demikian, sebanyak 11.800 Km jalan nasional tersebut belum tentu berasal dari Pembangunan Jalan baru.

"Jadi ini waktu jaman SBY kan nambah jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan,

ada sih pembangunannya tapi sedikit. Jaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus tidak ingin menanggapi persoalan ini dari sisi politik.

Yang jelas, kata dia, era kepemimpinan Jokowi maupun SBY sama-sama memiliki sisi positif dan negatif.

"5 tahun masa pemerintahan SBY saya sudah pimpinan Komisi V, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi saya pimpinan Komisi V.

Jadi saya tahu di dua masa pemerintahan ini semua ada plus minusnya," ucap Lasarus di tempat yang sama.

Dia menyebutkan, pembangunan jalan baik tol maupun non-tol pasti bermanfaat untuk masyarakat.