OLEH: TONY ROSYID
BERTEMU dengan seorang jenderal yang saat ini pentolan timses pasangan capres-cawapres, teman saya nanya: "Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda akan menang satu putaran?" Dia jawab: "begini kalkulasinya: capres kami punya 20%. Bapak itu nyumbang ke kita 20%. Blocking dari keturunan PKI 7%. Sisanya agar mencapai lebih 51% adalah tugas pelaksana pemilu untuk menambahkan.
"Keturunan PKI?" Teman saya heran. Bukannya dia seorang jenderal yang secara umum anti PKI. Kenapa demi kepentingan politik, dia bangga dengan dukungan PKI.
"Penyelenggara pemilu?" Bukannya penyelenggara pemilu alias KPU harusnya netral. Mereka digaji rakyat untuk menjaga pemilu jujur? Pemilu jujur akan terjadi jika KPU netral. KPU tidak ikut "cawe-cawe" urusan politik. Kenapa KPU ditarik-tarik ikut berpolitik.
Apa yang diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar di acara ulang tahun Mata Najwa beberapa waktu lalu bahwa para pemain bukan pihak yang membuat masalah, itu keliru. Buktinya, ada timses yang begitu siap dalam merencanakan kecurangan. Bentuknya? Libatkan KPU dalam permainan. Tidak mungkin skenario ini tidak diketahui oleh jagoannya.
Oknum KPU, wasit, hakim garis dan aparat, tidak akan ikut main kalau tidak diajak oleh kontestan pilpres. Mereka nggak akan ikutan kalau nggak dibujuk dan dilibatkan. Sebagian malah diintimidasi.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid