Dipimpin Yusril dan Fahri Bahmid, Tim Hukum Prabowo-Gibran Siap Hadapi Gugatan Patra Zen Cs

POLHUKAM.ID -Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serius dalam menghadapi gugatan perdata dengan nomor registrasi No.752/Pdt.G/2023 di PN Jakarta Pusat.

Gugatan ini diajukan PH Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama dengan Tergugat KPU dan mantan Ketua MK Anwar Usman. Sedangkan Presiden RI Joko Widodo dan Mensesneg Pratikno dijadikan sebagai Turut Tergugat I dan II.

Ketiga aktivis demokrasi itu menunjuk Patra M. Zein dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum. Mereka mendalilkan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima proses pendaftaran paslon Prabowo-Gibran.

Padahal, menurut mereka, KPU belum mengubah peraturannya sendiri yang memuat syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang minimal harus berusia 40 tahun, meskipun MK telah membolehkan mereka yang berusia di bawah 40 tahun asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah.

Para Penggugat menilai KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan mereka. Mereka meminta pengadilan menghukum KPU untuk menghentikan  proses pencalonan Prabowo-Gibran karena proses itu menyalahi peraturan KPU yang berlaku.

Para tergugat dituntut membayar ganti rugi materil Rp10 miliar dan ganti rugi immateril Rp1 triliun atas kerugian yang diderita para Penggugat.

Dalam menghadapi gugatan ini, Prabowo-Gibran tidak mau main-main. Mereka langsung menunjuk advokat senior Yusril Ihza Mahendra, Fahri Bachmid, Ahmad Maulana, dan Ali Reza Mahendra sebagai garda depan kuasa hukum.

Total ada 14 advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Prabowo-Gibran, yang dikomandoi oleh Yusril Ihza Mahendra dan Fahri Bachmid.

Yusril mengatakan, Tim Pembela Prabowo-Gibran akan hadir di PN Jakarta Pusat pada Senin (11/12), untuk mendaftarkan Surat Kuasa, hadir dalam pemeriksaan identitas, dan menyampaikan permohonan sebagai pihak dalam perkara sebagai Tergugat Intervensi.