polhukam.id – Pembelajaran politik di kalangan perempuan, khususnya di kalangan kaum muda masih membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan.
Dan, lembaga yang seharusnya paling depan memberikan kesempatan adalah di sekolah-sekolah menengah atas.
“Kami masih mendapati dan mendengar banyak di kalangan anak SMA, terutama anak-anak perempuan yang seperti merasa depresi. Apalagi ketika berbicara demokrasi dan politik. Padahal ini kan hak yang jelas-jelas sudah di atur dalam konstitusi,” kata Nina Fitriani, politisi dari PDIP menjawab pertanyaan polhukam.id pada acara Youth Voice Festival 2023 yang digelar Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) di Bandung, Kamis 21 Desember 2023.
Menurut Nina, guru BK selaku tenaga professional yang sudah mendapat pendidikan khusus bimbingan dan konseling, punya peran penting.
Terutama, dalam memberikan edukasi kepada para siswa yang sudah memiliki hak suara.
“Oleh sebab itu, kami dari politisi muda akan terus memperjuangkan hak-hak para perempuan muda. Merekalah yang nantinya akan meneruskan perjalanan politik bangsa ini,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Indri Hafsari, Aktivis Perempuan Jawa Barat bahwa kaum muda harus mendapatkan kedudukan yang sama dalam proses berdemokrasi dan berpolitik.
Artikel Terkait
KPK Telusuri Aset Ridwan Kamil Hingga Luar Negeri, Benarkah Terkait Korupsi Rp222 Miliar Bank bjb?
Buni Yani Tantang KPK: OTT Gencar Tapi Tak Berani Usut Jokowi dan Keluarga, Kenapa?
Dalang Pencurian Emas 774 Kg Dibebaskan Jadi Tahanan Rumah, Ini Fakta Hukum yang Bikin Geram!
OTT KPK di PN Depok: Kejar-Kejaran Malam Gelap & Tas Ransel Rp850 Juta di Lapangan Golf