Sekjen PBB Antonio Guterres Desak Enam Negara Barat untuk Batalkan Rencana Penghentian Pendanaan UNRWA

polhukam.id - SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu mendesak AS, Inggris, dan beberapa negara lain agar membatalkan rencana menghentikan sementara pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Ia mengatakan bahwa kebutuhan mendesak para pengungsi Palestina harus dipenuhi.

“Meskipun saya memahami kekhawatiran mereka – saya sendiri merasa prihatin dengan tuduhan ini – saya sangat mengimbau kepada para pemerintah yang telah menghentikan kontribusi mereka, untuk setidaknya, menjamin keberlangsungan pekerjaan UNRWA,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Baca Juga: Menlu Retno Marsudi 'Walk Out' Saat Dubes Israel Bicara dalam Debat di Dewan Keamanan PBB

“Sementara itu, dua  juta warga sipil di Gaza bergantung pada bantuan penting dari UNRWA untuk kelangsungan hidup sehari-hari, tetapi pendanaan UNRWA saat ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka pada Februari."

“Tindakan menjijikkan yang dilakukan para anggota staf ini harus dipertanggungjawabkan. Namun, puluhan ribu pria dan perempuan yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antara mereka yang berada dalam situasi paling berbahaya bagi para pekerja kemanusiaan, tidak seharusnya dihukum,” katanya.

UNRWA mengatakan bahwa mereka telah memecat beberapa stafnya karena dugaan keterlibatan dalam serangan 7 Oktober terhadap warga Israel.

Baca Juga: Pusat Pelatihan UNRWA yang Tampung 30.000 Pengungsi Diserang, Komisioner Jendral PBB: Israel Tak Mempedulikan Hukum Dasar Perang

AS, Inggris, Italia, Australia, Kanada, Finlandia, dan Belanda memutuskan untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA menyusul klaim Israel pada Jumat.

Norwegia menyambut baik penyelidikan terhadap beberapa staf UNRWA, tetapi mengatakan akan terus mendukung warga Palestina melalui UNRWA.

Irlandia juga mengumumkan tidak akan menyetop pendanaan untuk badan PBB tersebut.

Baca Juga: PBB Sesalkan Kematian 25 Warga Sipil Akibat Penembakan di Donetsk yang Berada di Bawah Kendali Rusia

Organisasi tersebut “mengambil tindakan cepat menyusul tuduhan yang sangat serius itu” terhadap beberapa anggota staf UNRWA, kata Guterres.

Guterres mengatakan bahwa PBB mengambil tindakan cepat untuk menyelidiki masalah ini melalui Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS).

“Dari 12 orang yang terlibat, sembilan langsung teridentifikasi dan diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu dipastikan meninggal, dan dua lainnya sedang diklarifikasi,” ujarnya.